Si Doi Mas, Cara Banyumas Respon Jokowi Terkait Akselerasi Pelayanan Publik

PRESIDEN Joko Widodo meminta pelayanan publik diberikan dengan lebih cepat kepada masyarakat di saat pandemi virus corona (Covid-19). Jokowi menginginkan penyelenggara negara berinovasi dan membuat terobosan agar pelayanan publik bisa lebih cepat diterima masyarakat.

"Dalam situasi pandemi seperti ini, masyarakat tidak boleh menunggu lama, harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif. Harus mampu mengubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary," kata Jokowi saat berpidato di Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI beberapa waktu lalu.

Merespon Jokowi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas meluncurkan Si Doi Mas, Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Paripurna di desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, yang dapat di akses online alias tanpa tatap muka dan gratis.

Bupati Banyumas, Achmad Husein memastikan sistem administrasi kependudukan yang digagas Banyumas, adalah sistem pelayanan pertama di Indonesia yang dapat menyentuh seluruh warga mulai dari pelosok desa hingga yang bermukim di kabupaten.

“Betul, Alhamdulillah kita (Banyumas) yang pertama membuat terobosan inovasi pelayanan ini. Saya pastikan seluruh Kepala Desa, Lurah, Camat yang di supervisi Dinas Dukcapil, telah menerapkan Si Doi Mas bagi warga masyarakat. Saya kontrol langsung,” kata Achmad Husein dalam keterangannya, yang dikutip Jumat (28/1)

Masyarakat cukup membuka https://gratiskabeh.banyumaskab.go.id dan memilih berbagai jenis pelayanan ditampilan layar Si Doi Mas, antara lain kartu keluarga, KTP, KIA, pindah datang, pindah keluar, akta kelahiran, akta kematian atau sinkronisasi data untuk BPJS, Bank. Kecuali KTP Dan KIA, semua dokumen dapat langsung dicetak di balai desa atau kantor kelurahan.

Menurut Husein, rata-rata permohonan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Banyumas sebanyak 800 pengajuan perhari, sehingga Si Doi Mas merupakan inovasi tepat untuk memecah angka tersebut, agar tidak terjadi kerumunan masyarakat yang tentunya dapat berpotensi menjadi cluster penyebaran Covid-19.

Disisi lain, tokoh PDI-P Banyumas ini mengakui masih terdapat kendala dalam Si Doi Mas, yaitu keterbatasan pengetahuan masyrakat terhadap teknologi digital dan jaringan internet untuk mengakses pelayanan Aminduk online tersebut.

“Masih ada daerah yang belum terjangkau internet, tidak semua masyarakat miliki gadget atau dapat menggunakannya. Solusinya, kita gencar lobi provider internet untuk segera dirikan tower pemancar dan edukasi masyarakat kita lakukan dengan cara jemput bola,” jelas Husein.

Dengan Si Doi Mas, Husein memastikan kluster-kluster kerumunan yang biasa terlihat diberbagai sentral pelayanan masyarakat, tidak akan terjadi mengingat telah diatur juga jadwal pengambilan produk layanan masyarakat yang di ajukan oleh warga.

“Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, masyarakat diminta untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah seiring dengan kenaikan kasus covid-19 yaitu varian terbaru omikron,” tutur Husein.

“Si Doi Mas bisa diakses sambil rebahan di rumah. Kalo ada (warga) yang kurang paham, tinggal WA Pak RT, Kades, Lurah atau Bakul Peso saja. Reward and Punishment kita lakukan kepada ASN yang membidangi program ini agar benar-benar menyentuh masyrakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia tengah mengalami tren kenaikan. Jika tidak memiliki keperluan mendesak, Jokowi menghimbau masyarakat mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian termasuk kegiatan perkantoran.

"Saat ini kita sedang mengalami tren kasus konflik yang disebabkan oleh varian Omicron. Oleh sebab itu, kita semua harus mewaspadai tren ini, namun tidak perlu bereaksi berlebihan," kata Jokowi yang disiarkan channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/1). (Ant/OL-13)

Baca Juga: Hasil Lawan Timor Leste Sulit Jadikan Indonesia Tim Terkuat di Asia Tenggara