Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEBAKARAN Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menghanguskan gedung, perlengkapan kantor, termasuk data penerima bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah itu.
Kepala Dinas Sosial Kendari Abdul Rauf di Kendari, Rabu (5/1) malam, mengatakan akibat kebakaran, semua dokumen penting yang tersimpan di dalam komputer hangus terbakar, termasuk data-data penerima bantuan sosial.
"Barang-barang yang ada berupa dokumen penting semua habis terbakar, seperti komputer, dokumen keuangan, termasuk data penerima Bansos dan Program Keluarga Harapan (PKH)," katanya.
Baca juga: Kipas Angin Korslet, 14 Rumah di Cengkareng Hangus Terbakar
Selain data-data penerima Bansos dan PKH yang tersimpan di dalam file dokumen komputer, api menghanguskan satu unit motor pribadi milik pegawai Dinas Sosial yang terparkir di kantor tersebut.
Meski hangus terbakar, Rauf mengatakan data-data penerima Bansos dan PKH masih bisa didapatkan kembali karena jauh hari sebelumnya telah dikirim ke pusat.
"Tidak perlu khawatir karena seluruhnya sudah terkirim di pusat dan bisa dipastikan pusat akan mengirim kembali data tersebut. Jadi, tetap aman semua data sudah terkirim ke pusat," ujar dia.
Kantor Dinas Sosial Kota Kendari di Jalan Abunawas Nomor 8 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, rata dilalap api, Rabu (5/1), sekitar pukul 18.00 WITA.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kendari Junaidin Umar mengatakan pihaknya menerjunkan lima armada pemadam kebakaran dengan 35 personel untuk memadamkan kebakaran Kantor Dinas Sosial setempat.
Tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sekitar pukul 19.44 WITA.
Kebakaran yang menghanguskan dua Gedung Dinas Sosial ini menjadi tontonan warga sekitar dan viral di berbagai media sosial, seperti grup WhatsApp. Diperkirakan ribuan dokumen penting hangus terbakar.
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir telah meninjau kebakaran tersebut. Dia meminta pegawai Dinas Sosial setempat agar tetap melayani masyarakat meski kantor terbakar.
Sulkarnain mengaku prihatin atas terbakarnya Kantor Dinas Sosial setempat pada Rabu (5/1) sekitar pukul 18.00 WITA.
Wali Kota meminta agar Kepala Dinas Sosial Kota Kendari Abdul Rauf segera melaporkan kepada aparat penegak hukum dan menginventarisasi kerugian.
Penyebab kebakaran ini belum diketahui. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. (Ant/OL-1)
Tim Gakkum KLHK telah melakikan penyegalan pada lahan yang terbakar. Penyegelan dilakukan sebagai tanda dimulainya penyelidikan atas dugaan unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan HPK
Puluhan titik panas atau Hotspot terpantau satelit di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (1/8). Itu diduga kuat merupakan pancaran dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Lahan di Dusun Jombor, Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) terbakar pada Rabu (31/7) malam. Petugas gabungan sudah berhasil mengendalikan api pada Kamis dini hari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membangun safe house atau rumah perlindungan bagi masyarakat korban kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
kebakaran lahan itu mulai masif terjadi dan dirasakan dalam dua pekan ini. Dimana memang terlihat ada peningkatan intensitas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangka Raya.
Sebuah rumah di Dusun Mertelu, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbakar pada Selasa (30/7) malam WIB.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved