Tender Lambat, Sebabkan Serapan Anggaran di Sumatra Selatan Rendah

SERAPAN anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten dan kota di Sumatra Selatan masih sangat rendah. Ada delapan kabupaten dan kota per September 2021 lalu belum mencapai 50%.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, lambatnya serapan anggaran di
beberapa wilayah terjadi karena lambatnya proses tender. Untuk itu, ia
meminta kepada daerah untuk segera memaksimalkan serapan anggaran di sisa waktu yang ada.

"Itu belum saja, tinggal cair. Kadang-kadang serapan anggaran kurang
maksimal karena proses tendernya lama," ungkap Herman Deru, Jumat
(26/11).

Ia memastikan tidak ada kendala lagi pada kuartal terakhir 2021 pada
serapan anggaran. Herman Deru sudah mencari tahu mengenai permasalahan di daerah mengenai serapan anggaran.

Menurutnya beberapa daerah yang terkendala serapan anggaran hanya persoalan administrasi.

"Dalam penyerapan anggaran ada masalah format administrasi yang harus
dijalankan. Pada 31 Desember 2021 semua serapan sudah habis, 15 Desember saya targetkan realisasi tercapai," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Lydia Kurniawati Christyana mencatat kedelapan daerah dengan serapan anggaran masih di bawah 50% ialah Palembang, Lubuk Linggau, Empat Lawang, PALI, Banyuasin, Lahat, Ogan Ilir dan Musi Rawas Utara.

"Salah satu kunci pemulihan ekonomi ini adalah belanja pemerintah. Pemda harus mempercepat proses serapan anggaran yang ada," ungkap Lydia.

Menurut dia, penggunaan serapan anggaran ini akan berdampak pada
meningkatnya transaksi di tengah masyarakat. Kabupaten Musi Banyuasin
(Muba) menjadi salah satu daerah tertinggi dalam serapan anggaran dengan capaian 78,69%.

Selanjutnya, OKU Selatan, OKU Timur, Musi Rawas, Kota Pagar Alam, OKU, Muara Enim, OKI dan Provinsi Sumsel.

"Untuk itu, kami mendorong pemda agar bisa segera merealisasikan belanja, terutama untuk barang dan jasa," jelas dia.

Lydia menambahkan, sampai sejauh ini APBD Sumsel masih lebih tinggi
ketimbang realisasi belanja. Untuk total APBD yang ada, pihaknya mencatat pendapatan saat ini mencapai Rp25,3 triliun.

"Sementara untuk total realisasi belanja hanya mencapai Rp21,59 triliun. Bisa dikatakan masih banyak dana yang mengendap di kas daerah yang belum tersalurkan," pungkasnya. (N-2)