Konstruksi Flyover Simpang Angkatan 66 Palembang Ditarget Dimulai Januari 2022

BALAI Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumatera Utara (Sumsel) telah memulai proses tender pembangunan fly over Simpang Angkatan 66 Kota Palembang. Targetnya, tender bisa selesai di Desember mendatang sehingga Januari 2022 proses konstruksi bisa dimulai.

Kepala BBPJN Wilayah Sumsel, Kiagus Syaiful Anwar mengatakan, proyek tersebut merupakan proyek multiyears. Proses pembangunannya dimulai 2021 dan ditargetkan selesai 2023 mendatang. Menurutnya, proyek tersebut sempat tertunda beberapa tahun karena lahan yang belum bebas.

"Karena ini sudah tender, artinya seluruh tahapan persiapan sudah selesai. Baik dari FS, DED hingga pembebasan lahan. Kami juga sudah mendapat kepastian dari Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang terkait lahan pembangunan yang sudah bebas," ujar Syaiful, Rabu (17/11).

Ia menuturkan, selain melakukan proses tender, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pengelola utilitas di lokasi pembangunan proyek. Mulai dari jaringan listrik, PDAM dan jaringan kabel fiber optik. "Kami sudah koordinasi agar segera dilakukan pemindahan," ungkapnya.

Proyek tersebut bakal menelan anggaran hingga Rp 160 miliar. Ia juga memastikan tidak ada perubahan desain. "Yang ada itu penyesuaian saja. Seperti pengurangan komponen untuk menghemat anggaran. Kalau untuk panjang FO sendiri 156 meter di sisi Jl Basuki Rahmat dan 124 meter di Jl R Soekamto. Sementara total panjang penangananya 660 meter dengan lebar jembatan 18,4 meter," bebernya.

Ia juga mengingatkan pengguna jalan agar terus mengikuti perkembangan proyek konstruksi. Sebab, nantinya bakal ada pengalihan arus lalu lintas selama pelaksanaan proyek. "Kami juga sedang menyiapkan rekayasa lalu lintasnya. Kami sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk membahas traffic managementnya," terangnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBM-TR) Sumsel, Darma Budhy mengatakan, proses pembebasan lahan sudah masuk tahap 3. Total persil yang telah dibebaskan sebanyak 56 persil. "Total 69 persil yang akan kita bebaskan, masih ada tahap 3 lanjutan pembebasan sisanya," ungkapnya.

Menurutnya, ada beberapa 9 persil lahan yang dilakukan pengukuran ulang karena ada perbedaan dari peta bidang dengan kondisi lapangan. Jika nanti ukuran persilnya sesuai, maka bisa dibayarkan langsung. Kemudian, ada 3 persil lagi yang tumpang tindih dengan pihak keluarga masing-masing untuk menerimanya.

Dalam pembebasan tahap 1 dan 2, dari jumlah 36 persil anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp22,5 miliar. Sedangkan untuk tahap 3 dengan 20 persil mencapai Rp25,7 miliar. Secara keseluruhan, anggaran yang disiapkan mencapai Rp52,1 miliar dengan 69 persil. Sementara Pemkot Palembang, membebaskan lahan 18 persil dengan nilai anggaran Rp14,9 miliar. (OL-15)