Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENYALURAN dana desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah mencapai 79,33%. Dengan sisa waktu dua bulan, diyakini hingga akhir tahun penyaluran akan selesai 100%.
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur, Erwin Julfriansyah, mengatakan tahun ini pagu anggaran dana desa yang diterima Kabupaten Cianjur sebesar Rp430.246.084.000. Dana desa tersebut disalurkan ke 354 desa tersebar di 32 kecamatan.
"Hingga 9 November 2021, penyaluran dana desa sudah mencapai sebesar Rp341.300.926.800 atau 79,33%," kata Erwin kepada Media Indonesia, Rabu (10/11).
Besaran penyalurannya meliputi dana desa tahap pertama dan kedua, dana penanganan covid-19 yang dialokasikan sebesar 8%, serta bantuan langsung tunai (BLT). Untuk penyaluran dana desa tahap pertama sebesar Rp95.599.953.080 dan tahap kedua sebesar Rp109.450.311.400.
"Sedangkan penyaluran dana penanganan covid-19 sebesar Rp30.710.362.320 atau 8%. Sedangkan penyaluran BLT sebesar Rp105.540.300.000," jelasnya.
Sementara untuk penyaluran dana desa tahap ketiga atau tahap akhir masih dalam proses. Pun dengan penyaluran BLT dana desa untuk bulan 10, 11, dan 12, masih ada desa yang belum atau sedang dalam proses pengajuan. "Berdasarkan data, terdapat 46 desa yang belum salur atau sedang dalam proses pengajuan BLT dana desanya untuk bulan 10, 11, dan 12," terang Erwin.
Sejauh ini, sebut Erwin, tidak ada kendala berarti dalam proses pengajuan usulan pencairan dari setiap desa. Namun Erwin tak memungkiri dalam perjalanan kerap terjadi perubahan aturan, terutama berkaitan dengan penanganan covid-19. "Tapi bisa kita atasi. Sehingga tidak ada masalah," ujarnya.
Ia menegaskan kewenangan BPKAD hanya sebatas menyalurkan dana desa. Untuk tingkat penyerapannya merupakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
"Termasuk proses pembinaan dan monitoring, itu menjadi tugas Dinas PMD. Kami di BKPAD hanya sebatas menyalurkan. Pencairan juga dari Kantor KPPN Sukabumi langsung ke masing-masing kas desa," pungkasnya. (OL-15)
MANTAN Sekretaris Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, berinisial YS, diduga telah menggunakan anggaran dana desa untuk judi online senilai Rp725 juta.
SEORANG kepala desa di Brebes, Jawa Tengah, harus mendekam di penjara akibat tersandung kasus korupsi dana desa yang digunakannya untuk judi online.
Dana desa dapat dialokasikan untuk meningkatkan optimalisasi pencegahan kekerasan dan pelayanan penanganan yang komprehensif bagi perempuan dan anak.
Uang senilai Rp324 juta milik Pemerintah Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat raib digondol maling dengan modus pecah kaca mobil.
DPO atau buronan kasus dugaan korupsi tanah kas Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo bernama Istafudin (I) akhirnya berhasil ditangkap.
SEBANYAK 150 kepala desa (kades) di kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, diperiksa Kejaksaan negeri setempat. Ratusan kepala desa ini diperiksa terkait adanya dugaan korupsi berjemaah.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved