Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEJUMLAH pejabat di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat diduga terlibat dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Bahkan, salah seorang diantaranya diduga merupakan petinggi dengan jabatan 'gubernur'.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, Wahyudijaya mengatakan, pihaknya tidak menampik adanya informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat daerah ke dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Namun ia menegaskan hingga kini hal itu baru indikasi.
"Dalam menyikapi masalah ini, tim penanggulangan paham akan bergerak sesuai dengan proporsinya. Seluruh dinas yang ada akan dilibatkan secara aktif, Kita akan coba inventarisasi sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing," jelasnya.
"Kita kembali ke orientasi pembinaan kecuali level yang memberi doktrin, mengkonsolidasi. Untuk level itu barangkali ini ranahnya sudah bukan di pemda lagi," imbuh Wahyudijaya, Senin (8/11).
Lebih jauh, dikatakan, sejumlah warga Garut yang sebelumnya diduga menjadi korban NII saat ini terus dilakukan pengembangan termasuk pembinaan. Dalam dalam waktu dekat juga Pemkab Garut akan melakukan rapat evaluasi.
"Rapat tersebut dilakukan untuk membagi tugas sesuai dengan proporsi setiap masing-masing instansi. Walau bagaimana yang terpapar ini adalah korban dan saya kira Pemda Garut harus hadir. Kami sudah menginventarisir untuk anak-anak remaja yang putus sekolah, yang mana mereka akan diberikan pendidikan lanjutan seperti mengejar paket B maupun C," ujarnya.
Berkaitan dengan pemberdayaan korban NII, jelas Wahyu, Pemkab Garut sudah memiliki rancangan. Selama ini ada puluhan anak yang ikrar setia kembali ke NKRI adalah 90 persen dari total anak yang dicuci otaknya.
"Selama ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga langsung turun melakukan trauma healing menyangkut aspek psikologis dan KPAI Kabupaten Tasik juga ikut terlibat aktif melakukan penanganan secara khusus untuk mencegah paham radikal terutamanya di masyarakat," paparnya. (OL-15)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya mencegah penyebaran paham radikal terorisme di kalangan mahasiswa.
Perpanjangan Operasi Madago Raya merupakan upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sulteng.
FILSUF sekaligus rohaniwan Franz Magnis Suseno menyampaikan bahwa sesungguhnya Indonesia berhasil dalam konteks reformasi, seperti menyatukan keragaman dan berbagai pandangan yang ada.
Berdasar World Happiness Index, negara yang indeks kebahagiaannya tinggi pada umumnya justru level beragama masyarakatnya rendah.
POLISI Malaysia telah menangkap tujuh dari 20 orang yang diyakini sebagai anggota kelompok Jemaah Islamiyah (JI).
Penguatan pencegahan menjadi penting bila berkaca pada dinamika perkembangan radikalisme terkini.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved