Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan akan menghibahkan beberapa aset negara berupa barang milik negara (BMN) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Dalam hal ini, terkait pembangunan fasilitas PON XX 2020 dan Paralimpik Nasional XVI 2021.
Direktur Barang Milik Negara DJKN Encep Sudarwan mengatakan ada delapan BMN yang akan dihibahkan pemerintah pusat kepada Pemprov Papua seusai gelaran PON dan Paralimpik Nasional. Langkah itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021.
Baca juga: Pemberdayaan Venue Usai PON XX Papua Harus Diperhatikan
"Nilainya kurang lebih Rp1,3 triliun. Ada Arena Aquatic, Istora Papua Bangkit, Arena Cricket, serta Hockey indoor dan outdoor. Lalu, penataan Kawasan Kampung Harapan, penataan Kawasan Doyo Baru, Arena Sepatu Roda, Panahan dan Dayung, pembangunan sistem drainase Kabupaten Jayapura, serta pembangunan sanitasi," ungkap Encep dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/10).
Pemerintah menghibahkan sejumlah BMN, karena percaya Pemprov Papua dapat mengelola aset negara tersebut. Setelah dihibahkan, aset tersebut akan menjadi barang milik daerah.
Selain delapan hal tersebut, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan beberapa venue dan aspek lain juga akan dihibahkan pemerintah pusat kepada Pemprov Papua. Tepatnya, setelah gelaran PON XX dan Paralimpik Nasional rampung.
Baca juga: Stimulus Rp50 Juta untuk UMKM Berjualan Online, ASN Dilarang Ikutan
"Nanti akan menyusul hal lainnya, karena di sana juga kita sudah membangun beberapa hal. Ada yang sudah tuntas. Ada juga yang berbentuk renovasi," imbuh Encep.
Melalui hibah ini, Pemprov Papua akan memiliki aset tambahan yang dapat digunakan untuk melayani masyarakat dan kegiatan lainnya. Walau ada beberapa venue yang dihibahkan, namun aset lain, seperti jalan nasional dan bandara, tidak akan dihibahkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.(OL-11)
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved