Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA DPR RI, Dedi Mulyadi, diperiksa sebagai saksi atas kasus suap proyek APBD Jawa Barat di Indramayu. Dedi ditanya mengenai penerimaan uang dari Ade Barkah dan Siti Aisyah untuk kepentingan Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018.
Dalam persidangan, Dedi ditanya terkait ada tidaknya pemberian uang dari Ade Barkah dan Siti Aisyah. Kedua nama tersebut merupakan terdakwa dalam perkara ini.
Saat ditanya perihal hal tersebut, Dedi membantah. Dia mengaku tak pernah menerima uang dari Ade Barkah maupun Siti Aisyah.
"Tidak pernah," ujar Dedi. Jaksa pun kembali menanyakan apakah ada tim suksesnya saat itu yang pernah menerima sumbangan Rp 100 juta dari Siti Aisyah.
"Tidak pernah," jawab Dedi lagi singkat.
Pertanyaan jaksa KPK berkaitan dengan dakwaan KPK terhadap Siti Aisyah.
Dalam dakwaan disebutkan bila Siti Aisyah menerima uang dari Abdul Rozaq Muslim sebesar Rp100 juta untuk kepentingan Pilgub Jabar. Jaksa juga menanyakan ada tidaknya instruksi dari Dedi Mulyadi kepada anggota dewan fraksi Golkar untuk penyediaan telur ayam dan sarung untuk diberikan kepada masyarakat berkaitan dengan Pilgub Jabar.
"Masih dalam rangka pilgub, apakah ada tugas kepada Ade Barkah untuk penyediaan sarung dibagikan ke masyarakat?" tanya jaksa.
"Tidak ada," kata Dedi.
Baca juga : Pada HUT Ke-21 Provinsi Banten, Gubernur WH Paparkan Capaian Pembangunan
Hal serupa pun ditanyakan tentang aliran dari Siti Aisyah. "Apakah pernah menerima uang dari terdakwa Siti Aisyah terkait penyediaan sarung dan telur ayam dalam Pilgub Jabar sebesar Rp 100 juta?" kata jaksa menanyakan lagi.
"Tidak pernah," kata Dedi. Masih dalam persidangan itu, majelis hakim Surachmat membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Dedi Mulyadi.
Dalam BAP-nya, disebutkan Siti Aisyah mendukung Ridwan Kamil. "Saya tidak pernah meminta uang untuk pencalonan calon gubernur. Sepengetahuan saya, Siti Aisyah mendukung Ridwan Kamil," kata hakim membacakan BAP Dedi.
Dedi pun membenarkan isi BAP-nya tersebut. "Betul," jawab Dedi.
Sementara itu, Siti Aisyah diberi kesempatan hakim untuk menanggapi. Siti Aisyah menyebut bahwa keterangan Dedi Mulyadi tidak benar.
"Semua keterangan saksi tidak benar," kata Siti Aisyah melalui virtual. (OL-2)
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
LEBIH dari 15.000 orang mendaftar di pelatihan Jabar Digital Academy (JDA). Dari jumlah tersebut, lebih dari 12.000 di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan digital sebelumnya.
BAKAL calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) dari Partai NasDem Ilham Akbar Habibie gencar turun ke akar rumput.
Koalisi Indonesia Maju (KIM) meminta Ridwan Kamil menaikkan lagi elektabilitas di Jawa Barat sebanyak delapan persen.
PKB mengaku ada usulan dari kader agar mengusung politikus PPP Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon gubernur (cagub) pada Pilgub Jawa Barat 2024.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved