Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROVINSI Sumatera Utara mengalami kenaikan pendapatan daerah lebih dari 4,5% meski kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) mengatakan, terdapat perubahan pada struktur anggaran pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 (P-APBD TA 2021) yang diajukan pemprov ke DPRD provinsi. "Perubahan yang dimaksud berupa pendapatan asli daerah pada P-APBD TA 2021 yang ditarget sebesar Rp6.264.136.774.225," ungkapnya, Rabu (8/9).
Jumlah tersebut, jelas Ijeck, mengalami peningkatan sebesar Rp272.985.408.567 atau lebih besar 4,56% dari target APBD murni yang hanya
Rp5.991.151.365.658.
Komponen itu menjadi salah satu pengerek penambahan struktur anggaran pendapatan daerah dalam P-APBD TA 2021 ditarget sebesar Rp13.671.385.662.525. Jumlah itu pun mengalami peningkatan sebesar Rp153.886.210.567 atau 1,14% dari APBD murni yang hanya Rp13.517.499.451.958.
Ijeck merinci, perubahan target pendapatan asli daerah meliputi beberapa sumber penerimaan. Antara lain pendapatan pajak daerah yang mengalami peningkatan sebesar Rp267.985.408.567, serta pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertambah Rp5.000.000.000. "Sedangkan pendapatan dari retribusi daerah dan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tidak mengalami perubahan," imbuhnya.
Kendati demikian, pendapatan transfer yang bersumber dari transfer pusat pada P-APBD TA 2021 mengalami perubahan menjadi hanya sebesar Rp7.317.180.888.300. Mengalami penurunan Rp117.599.198.000 atau sebesar 1,58% dari target APBD murni yang mencapai Rp7.434.780.086.300.
Adapun perubahan target pendapatan transfer meliputi beberapa sumber penerimaan. Di antaranya dana transfer umum yang mengalami penurunan sebesar Rp81.516.104.000 dan dana transfer khusus yang turun Rp36.083.094.000.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp90.068.000.000 yang dianggarkan pada P-APBD TA 2021 juga mengalami penurunan sebesar Rp1.500.000.000 atau lebih kecil 1,64% dari APBD murni yang mencapai Rp91.568.000.000. (YP/OL-10)
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Ketum APPBI Alphonzus Widjaja meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana cara menghemat pengeluaran bulanan, terutama untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
Dunia fashion preloved semakin berkembang dengan adanya berbagai acara dan pasar yang mendukung penjualan barang-barang preloved berkualitas.
KETUA Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyayangkan peraturan dari pemerintah yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan impor ilegal.
Selain itu, metode pembayaran yang mudah dilakukan juga turut mendorong konsumen untuk lebih memilih belanja secara daring.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved