Tujuh Desa di Kecamatan Komodo belum Terima Pasokan Listrik

WARGA dari tujuh desa di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (NTT) sama sekali belum mendapat pasokan listrik dari PLN. Tujuh desa itu terdiri dari 13.478 jiwa dengan total 1.689 keluarga. 

Padahal permukiman penduduk di kawasan lintas luar arah selatan Kota Labuan Bajo menuju Desa Golo Mori itu akan dijadikan kawasan eksklusif untuk persiapan diselenggarakan ajang internasional, seperti G-20 di 2022 dan Seven Summit di 2023 itu. Warga masih membutuhkan pembenahan dan pembangunan sarana infrastruktur jalan air minum bersih serta jaringan kelistrikan.

Tujuh desa itu yakni Macang Tanggar, Tiwu Nampar, Pontianak, Golo Pongkor, Pongkor, Warloka, dan Golo Mori. Mereka mengaku kawasan itu masuk pada perlintasan tamu-tamu negara baik event internasional G-20 maupun Seven Summit yang akan diselenggarakan di 2022 dan 2023. Karenanya, kata mereka, seharusnya daerah itu menjadi perhatian serius dari pemerintah dan pihak PLN.

Sekretaris Desa Tiwu Nampar Marcel Sams mengaku masyarakatnya dan enam desa lain begitu merindukan penerangan listrik milik PLN cabang Labuanbajo. "Karena ketiadaan penerangan, masyarakat setempat pun kesulitan berusaha industri rumah tangga untuk meningkatkan ekonomi warga," ujarnya di kantor Desa Tiwu Nampar, Selasa (31/8).

Toko masyarakat Desa Warloka Muhammad Nasir meminta pemerintah sebisa mungkin memasok jaringan listrik ke rumah-rumah warga di tujuh desa yang masuk dalam kawasan eksklusif menuju ke Golo Mori. Selama ini, kata Nasir, lebih dari seribuan kepala keluarga sulit menjalankan usaha mebel maupun industri rumahan lain. "Ada beberapa hal yang diminta masyarakat, selain pelebaran jalan, instalasi sarana air minum bersih, termasuk jaringan kelistrikan untuk menerangi rumah warga," harap Nasir.

Abdul Hamid, tokoh masyarakat Desa Golo Mori, meminta selain hal-hal yang disebutkan tadi yang lebih penting yaitu perbaikan rumah warga yang terkena pelebaran ruas jalan. Hal lain, kata dia, pemerintah sebisa mungkin mengurus kembali sertifikat hak milik karena ukuran luas tanah lahan yang telah digusur sudah berubah dari ukuran sertifikat sebelumnya. 

Pada prinsipnya masyarakat mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat. "Ini juga bagian dari masalah soal hak dan kepemilikan atas lahan permukiman warga. Harapannya yakni pemerintah membuat sertifikat baru," katanya.

Sebelumnya, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dikonfirmasi Media Indonesia mengungkapkan pihaknya mendapat alokasi khusus bantuan 2.000 rumah bagi warga. Bantuan rumah sebanyak itu lebih difokuskan pada membangun kembali rumah warga yang terdampak pelebaran ruas jalan maupun masyarakat bertaraf ekonomi lemah.

"Kalau soal bantuan rumah bagi korban penggusuran ruas jalan itu sudah disiapkan pemerintah tak usah dikhawatirkan karena pemerintah akan mengurusnya. Soal perbaikan sertifikat lahan permukiman itu sudah dipikirkan pemerintah," ucap Edi.

Baca juga: Bangkitkan Pariwisata Labuan Bajo, NTT, Lomba Kreatif Ideathon Digelar

Ketua DPD NasDem Manggarai Barat itu menjelaskan sebelum penggusuran ruas jalan dimulai atau sedang berlangsung pemerintah selalu melakukan pengawasan dan pendataan terhadap para korban akibat dari pembangunan menuju kawasan eksklusif. Terkait pasokan listrik ke tujuh desa, Edi menegaskan hal itu sudah masuk dalam perencanaan kawasan pembangunan strategis nasional. (OL-14)