Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Ende merasa kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Ende, yang sampai saat ini belum membayar honor 1.392 honorer Guru Tidak Tetap (GTT) selama enam bulan.
"Sudah enam bulan honorer guru GTT di Ende belum dibayar. Kami minta Bupati Ende segera perintahkan Dinas terkait untuk segera membayar honor GTT," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ende Vinsensius Sangu kepada mediaindonesia.com, Selasa (24/8).
Menurut politisi muda itu, keterlambatan dalam merealisasikan hak honorer GTT tersebut adalah sebagai bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan perhatian pada para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Baca juga: Mutasikan Guru Honorer Ruang Kepsek Disegel Warga
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah daerah agar konsisten dengan kebijakan yang telah dikeluarkan yakni pembayaran honorer GTT direalisasikan tiap tiga bulan sekali.
"Ini sudah enam bulan guru-guru honorer belum dibayarkan. Permasalahan belum dibayarkan guru honorer di Ende bukan kejadian perdana dan pernah terjadi. Jadi pemerintah harus konsisten. Seharusnya, setiap tiga bulan harus dibayarkan hak mereka," tandas dia.
Mengingat masalah yang sama terus berulang, dia pun meminta Pemerintah Daerah mengkaji dan menyiapkan Kelompok Kerja (Pokja) yang secara khusus diserahkan tugas dan tanggung jawab untuk penanganan honorer GTT.
"Target diperlukan tim khusus ini, selain mengurai persoalan yang sama tidak akan terulang kembali pada periode-periode yang akan datang tetapi lebih dari itu adalah mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas bagi para guru khususnya honorer GTT," papar Vinsen
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Matildis Mensi Tiwe, saat dikonfirmasi, menjelaskan, saat ini, berkas 1.392 guru honor GTT telah dilakukan verifikasi dan sudah diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende jadi tinggal menunggu pembayaran saja.
Dia mengatakan keterlambatan pembayaran honorer guru GTT karena dilakukan verifikasi berkas-berkas terhadap ribuan guru. Hal itu dilakukan demi memastikan administrasi para guru itu harus sesuai dengan petunjuk teknis.
"Sistem kolektif pengajuannya. Jadi semua dokumen guru lengkap baru bisa diajukan untuk pembayaran. Tetapi kita sudah ajukan ke keuangan. Jadi sekarang sudah siap dibayarkan untuk enam bulannya. Dana yang disiapkan untuk pembayaran itu sekitar Rp 8 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende 2021," ujar Mensi.
Ia pun mengaku pembayaran nantinya langsung masuk ke rekening masing-masing guru sehingga dalam waktu sudah biasa direalisasikan pembayarannya.
Dia pun menjelaskan pembayaran honorer guru sesuai juknis dan klasifikasinya yaitu wilayah sangat sulit dibayar Rp600.000. Kemudian, guru yang mengajar di wilayah sulit dibayar Rp460.000. Selanjutnya, guru mengajar di wilayah ringan di wilayah kota Ende dibayar dengan Rp370.000 per orang setiap bulannya.
"Untuk tahap satu kita bayar enam bulan. Uangnya langsung masuk di rekening mereka masing-masing," pungkas Mensi. (OL-1)
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Data dari Disdik menyebut saat ini jumlah guru honorer sebanyak 3.144 orang, dengan rincian 814 guru, 33 guru tutor dan 2.133 guru PAUD.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
DPR RI menyesalkan penetapan tersangka dan penahanan terhadap seorang guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, yang bekerja sambil menyambi sebagai Pendamping Lokal Desa.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Pimpinan Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, kembali mengangkat isu rendahnya tingkat kesejahteraan guru, terutama guru honorer.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved