Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FRAKSI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Ende merasa kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Ende, yang sampai saat ini belum membayar honor 1.392 honorer Guru Tidak Tetap (GTT) selama enam bulan.
"Sudah enam bulan honorer guru GTT di Ende belum dibayar. Kami minta Bupati Ende segera perintahkan Dinas terkait untuk segera membayar honor GTT," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ende Vinsensius Sangu kepada mediaindonesia.com, Selasa (24/8).
Menurut politisi muda itu, keterlambatan dalam merealisasikan hak honorer GTT tersebut adalah sebagai bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan perhatian pada para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Baca juga: Mutasikan Guru Honorer Ruang Kepsek Disegel Warga
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah daerah agar konsisten dengan kebijakan yang telah dikeluarkan yakni pembayaran honorer GTT direalisasikan tiap tiga bulan sekali.
"Ini sudah enam bulan guru-guru honorer belum dibayarkan. Permasalahan belum dibayarkan guru honorer di Ende bukan kejadian perdana dan pernah terjadi. Jadi pemerintah harus konsisten. Seharusnya, setiap tiga bulan harus dibayarkan hak mereka," tandas dia.
Mengingat masalah yang sama terus berulang, dia pun meminta Pemerintah Daerah mengkaji dan menyiapkan Kelompok Kerja (Pokja) yang secara khusus diserahkan tugas dan tanggung jawab untuk penanganan honorer GTT.
"Target diperlukan tim khusus ini, selain mengurai persoalan yang sama tidak akan terulang kembali pada periode-periode yang akan datang tetapi lebih dari itu adalah mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas bagi para guru khususnya honorer GTT," papar Vinsen
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Matildis Mensi Tiwe, saat dikonfirmasi, menjelaskan, saat ini, berkas 1.392 guru honor GTT telah dilakukan verifikasi dan sudah diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende jadi tinggal menunggu pembayaran saja.
Dia mengatakan keterlambatan pembayaran honorer guru GTT karena dilakukan verifikasi berkas-berkas terhadap ribuan guru. Hal itu dilakukan demi memastikan administrasi para guru itu harus sesuai dengan petunjuk teknis.
"Sistem kolektif pengajuannya. Jadi semua dokumen guru lengkap baru bisa diajukan untuk pembayaran. Tetapi kita sudah ajukan ke keuangan. Jadi sekarang sudah siap dibayarkan untuk enam bulannya. Dana yang disiapkan untuk pembayaran itu sekitar Rp 8 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende 2021," ujar Mensi.
Ia pun mengaku pembayaran nantinya langsung masuk ke rekening masing-masing guru sehingga dalam waktu sudah biasa direalisasikan pembayarannya.
Dia pun menjelaskan pembayaran honorer guru sesuai juknis dan klasifikasinya yaitu wilayah sangat sulit dibayar Rp600.000. Kemudian, guru yang mengajar di wilayah sulit dibayar Rp460.000. Selanjutnya, guru mengajar di wilayah ringan di wilayah kota Ende dibayar dengan Rp370.000 per orang setiap bulannya.
"Untuk tahap satu kita bayar enam bulan. Uangnya langsung masuk di rekening mereka masing-masing," pungkas Mensi. (OL-1)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Perhimpunan P2G mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi guru honorer di Jakarta dan daerah lain, menyusul kebijakan "cleansing."
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta 4.000 guru honorer untuk mengikuti rekomendasi agar mereka terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved