Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KASUS dugaan pemotongan dana insentif untuk tenaga kesehatan (nakes)di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus membuat Polda Jateng turun tangan. Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng yang terjunkan untuk mengungkap kasus tersebut.
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, disebutkan bahwa Tim Ditreskrimsus Polda Jateng telah beberapa kali datang ke Kudus untuk meminta keterangan kepada sejumlah pihak terkait. Mereka sejak Kamis (19/8/21) siang hingga Jumat (20/8/21) masih mendalami.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Alqudusy membenarkan adanya dugaan kasus pemotongan dana insentif bagi nakes di Kudus. Pihaknya kini tengah mememeriksa sejumlah pihak terkait.
"Ya benar ada informasi kasus pemotongan dana kesehatan di Kudus," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Alqudusy saat di konfirmasi
awak media melalui whatsapp di Kudus, kemarin.
Tim Ditreskrimsus Polda Jateng, jelas Iqbal, masih mengumpulkan bahan keterangan dan bukti-bukti yang cukup dalam kasus tersebut.
"Saat ini, tim Polda Jateng masih proses pengumpulan bahan keterangan dan bukti-bukti yang cukup," jelas Iqbal.
Terpisah, Bupati Kudus Hartopo saat dikonfirmasi atas dugaan pemotongan dana intensif nakes mengaku, belum mengetahui adanya petugas dari Polda Jateng melakukan pemeriksaan terkait masalah itu di lingkungan RSUD Kudus. Namun, pihaknya mendukung pemeriksaan tersebut dan yang terlibat harus bertanggung jawab.
"Saya belum tahu. Tapi kalau memang ada pemotongan, harus ditelusuri lebih dalam. Pihak-pihak yang ikut berperan didalamnya ya harus ditindaklanjuti," ungkap Bupati Hartopo. (OL-13)
Baca Juga: Tiga Karakter Baru di Money Heist yang Bikin Penasaran
Polda Kalimantan Tengah berhasil mengamankan seorang pria dengan inisial R karena terlibat melanggar tindak pidana di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Kompolnas menilai atasan dari lima anggota Polda Jawa Tengah yang terlibat dalam kasus pengurangan barang bukti narkoba lalai dalam pengawasan.
Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus lima anggota Polda Jawa Tengah (Jateng) yang ditangkap terkait dugaan penyelewengan barang bukti narkoba.
Polda Bali meluncurkan Operasi Patuh Agung 2024 untuk mengatasi meningkatnya kecelakaan lalu lintas di Bali dalam dua tahun terakhir.
Polda Kalimantan Selatan berhasil menyita 9,5 ton oli curah palsu menggunakan nama pertamina di kemasannya.
Operasi Patuh Lodaya 2024 ini dilakukan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban kecelakaan
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana terkait pungli di Rutan KPK besok, Kamis (1/8)
Kepala Satuan Tugas Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Titto Jaelani mengatakan tim jaksa KPK sudah siap membuktikan perbuatan pidana 15 terdakwa pungutan liar di Rutan KPK.
DUA ormas di Pondok Aren, Tangerang Selatan, terlibat keributan hingga viral di media sosial. Ternyata keributan terjadi lantaran masalah rebutan lahan pungutan liar (pungli).
Pungli Raja Ampat mengindikasikan tidak adanya regulasi jelas soal pengelolaan wisata
KPK menyerahkan temuan pungli yang mencapai Rp18,25 miliar di Raja Ampat ke Saber Pungli
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved