DPRD Klungkung Minta TAPD Lakukan Efisiensi dan Fokus Tangani Covid-19

KETUA DPRD Klungkung AA Gde Anom meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung lebih cermat dan bijaksana dalam melakukan refocusing. Jangan sampai refocusing yang dilakukan mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.

Hal itu dikatakan Gde Anom saat memimpin rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda). Rapat tersebut dihadiri seluruh anggota dewan legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung.

Baca juga: Lima Desa Kekeringan di Klaten Minta Bantuan Air Bersih

“Walaupun situasi pandemi Covid 19, DPRD Klungkung tidak menyia nyiakan waktu terbuang percuma tanpa menyelesaikan permasalahan bersama antara legislastif eksekutif dengan menggelar rapat bersama TAPD yang dipimpin oleh Sekda Gede Putu Winastra. Dalam rapat anggaran tersebut, dibahas mengenai posisi anggaran Pemkab Klungkung yang minus sekitar Rp18 miliar tutur Ketua Gde Anom pada Kamis (19/08/2021).

“Tujuan rapat ini agar pihak eksekutif bisa segera menyisir anggaran yang sekiranya dapat dilakukan efesiensi. Misal BBM kan masih bisa berhemat. Hibah ke masyarakat harus tetap diupayakan,” papar Gung Anom.

Menurut dia, Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat, pertumbuhan ekonomi daerah itu pada triwulan II 2021 mengalami tren positif, naik sebesar 2,83% dari angka di triwulan sebelumnya yang hanya -9,82%.

“Saya harap eksekutif tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, dalam efesiensi yang harus dilakukan. Dalam situasi seperti ini kita wajib selalu berempati kepada masyarakat. Hibah masyarakat jangan dilakukan efesiensi, jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat dalam hal ini,” ujar Gung Anom mengingatkan eksekutif yang hadir.

Beberapa kegiatan yang bisa diberlakukan refocusing anggaran, misalnya perjalanan dinas baik eksekutif maupun legislatif. Selain itu program pemeliharaan pasar dan jalan yang dapat ditunda terlebih dahulu.

“Ada kebijakan yang tetap harus berjalan, seperti anggaran penangan covid-19 minimal 8% dari alokasi DAU (Dana Alokasi Umum). Adapula dana transfer umum minimal 25% untuk program pemulihan ekonomi daerah. Jadi utamakan kepentingan masyarakat dan hilangkan kepentingan diri sendiri, kita harus berempati,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Klungkung Gede Putu Winastra menjelaskan posisi anggaran Pemkab Klungkung minus Rp18 miliar. Pemkab harus kembali melakukam refocusing atau penyesuaian anggaran, sehingga pada akhir tahun posisi anggaran Pemkab Klungkung menjadi 0.

“Kas kita tidak boleh minus. Hingga kita kedepan akan lakukan efesiensi-efesiensi untuk menutup minus Rp18 miliar itu. Bisa listrik, internet atau yang lainnya. Oleh sebab itu kami minta juga masukan-masukan dewan,” jelasnya. (Ant/A-1)