Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENYERAPAN dana desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah lebih dari 56%. Angka tersebut diprediksi meningkat karena saat ini sedang berproses untuk pencairan tahap kedua.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial menuturkan untuk pencairan tahap kedua dana desa sedang dalam tahap proses. Danial menyebut ada lebih kurang 150-an desa yang saat ini akan memproses pencairannya.
"Kalau penyerapan itu, pekan lalu saja sudah mencapai 56%-an. Sekarang ada 150-an yang sudah diverifikasi. Berarti sekarang dalam proses pencairan tahap kedua," kata Danial, Rabu (11/8).
Dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat tahun ini untuk Kabupaten Cianjur sebesar Rp430.246.084.000. Nilainya bertambah dibanding dana desa tahun lalu sebesar Rp423.935.085.000.
Ada tiga prioritas pengalokasian dana desa. Pertama AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Di dalamya ada untuk anggaran penanganan covid-19, kemudian BLT-DD, dan program padat karya tunai.
Prioritas lainnya yakni pemulihan ekonomi, diantaranya pembentukan atau penataan BUMDes dan lainnya. Sedangkan prioritas ketiga untuk mendukung program strategis nasional seperti pencegahan stunting dan sebagainya.
Setiap desa, lanjut Danial, diberikan keleluasaan mengalokasikan sebagian dana desa untuk penanganan covid-19. Besarannya maksimal 8 persen dari total dana desa yang diterima.
"Anggaran tersebut bisa digunakan untuk berbagai kegiatan penanganan Covid-19 misalnya penanggulangan yang terpapar, untuk ruang isolasi, dan lainnya. Anggaran juga harus dialokasikan biaya operasional bagi tim Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat desa," jelas Danial. (BK/OL-15)
MANTAN Sekretaris Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, berinisial YS, diduga telah menggunakan anggaran dana desa untuk judi online senilai Rp725 juta.
SEORANG kepala desa di Brebes, Jawa Tengah, harus mendekam di penjara akibat tersandung kasus korupsi dana desa yang digunakannya untuk judi online.
Dana desa dapat dialokasikan untuk meningkatkan optimalisasi pencegahan kekerasan dan pelayanan penanganan yang komprehensif bagi perempuan dan anak.
Uang senilai Rp324 juta milik Pemerintah Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat raib digondol maling dengan modus pecah kaca mobil.
DPO atau buronan kasus dugaan korupsi tanah kas Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo bernama Istafudin (I) akhirnya berhasil ditangkap.
SEBANYAK 150 kepala desa (kades) di kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, diperiksa Kejaksaan negeri setempat. Ratusan kepala desa ini diperiksa terkait adanya dugaan korupsi berjemaah.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved