Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MELONJAKNYA kasus covid-19 di Tanah Air memang menjadi keprihatinan bersama. Untuk itu dukungan dan peran serta semua anak bangsa sangat diperlukan guna mencegah semakin parahnya gelombang kedua pandemi tersebut.
Pasalnya, pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendirian dalam hal ini. Apalagi ketika kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan juga semakin menurun.
Baca juga: Relawan Sulit Dicari, Ratusan Nakes Jepara & Kudus Positif Covid-19
Untuk itu, Peruri memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan berupa 200 pcs baju hazmat dan 50 liter hand-sanitizer bagi tenaga medis yang ada di Karawang, Jawa Barat pada Jumat (25/6). Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Noneng Suangsih selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Peruri dan diterima oleh Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh di Halaman Plaza Pemda Karawang.
“Bantuan APD ini sangat membantu di tengah banyaknya tenaga medis di Karawang yang terpapar covid-19,” ujar Aep.
Dari data Satgas Penanganan Covid-19, per Kamis (24/6) terdapat penambahan 541 kasus terkonfirmasi positif di wilayah Karawang. Sementara itu, di hari yang sama terdapat 35 orang pasien covid-19 meninggal dunia.
Aep pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu pemerintah daerah dalam memerangi pandemi covid-19. Bantuan itu nantinya akan diserahkan kepada Satgas Covid-19 Kabupaten Karawang untuk dibagikan kepada para pasien dan para tenaga kesehatan untuk percepatan penanganan covid-19 di Karawang.
Sebelumnya diberitakan bahwa ruang rawat inap di Rumah Sakit di sejumlah daerah sudah penuh, sehingga dibutuhkan peranan dari BUMN untuk membantu penanggulangan pandemi ini. “Sebagai BUMN, kami selalu siap membantu pemerintah menangani segala persoalan, salah satunya adalah untuk percepatan penanggulangan covid-19 yang sudah lebih dari satu tahun melanda negeri kita. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat,” ujar Ketua Satgas Covid-19 Peruri, Noneng. (Ant/A-1)
SEDIKITNYA 500 tenaga kesehatan tewas akibat serangan Isarel di Gaza sejak Oktober, termasuk beberapa dokter spesialis yang langka di wilayah tersebut.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
KEBUTUHAN tenaga kesehatan khususnya dokter asing di Indonesia dipertanyakan. Hal ini berkaitan dengan urgensi bagi Indonesia dan juga biaya untuk memberikan gaji pada tenaga kesehatan asing
PENGURUS Harian YLKI Agus Sujatno mengatakan upaya komunikasi terkait harga obat di pasaran oleh pemerintah kepada produsen alat kesehatan dan industri farmasi harus diapresiasi
DPR menilai pemerataan bidan dinilai diperlukan, karena banyak warga yang belum tersentuh pelayanan nakes.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) memberikan relaksasi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memenuhi jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengulik peran pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kasus dugaan rasuah pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kemenkes.
KPK mengisyaratkan segera menahan tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
KPK membeberkan sumber anggaran pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diduga dikorupsi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budi Sylvana terkait dugaan rasuah pengadaan alat perlindungan diri (APD)
Dugaan korupsi pengadaan APD untuk Covid-19 di Kemenkes ini terjadi pada tahun anggaran 2020-2022. Nilai proyek mencapai Rp3,03 triliun.
Dugaan korupsi pengadaan APD untuk Covid-19 di Kemenkes ini terjadi pada tahun anggaran 2020-2022. Nilai proyek mencapai Rp3,03 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved