Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GUBERNUR Gorontalo, Rusli Habibie, mengunjungi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Selasa (25/5/2021). Mengajak sejumlah pejabat pentingnya, Rusli rela datang jauh-jauh dari Gorontalo demi belajar aplikasi pengadaan barang dan jasa bernama Blangkon Jateng kepada orang nomor satu di Jawa Tengah itu.
Pada pertemuan itu, Rusli mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait pelibatan UMKM dalam proyek pemerintah. Namun karena nilainya kecil dan tidak mewajibkan lelang, maka Rusli harus berpikir bagaimana cara agar hal itu bisa berjalan.
"Kemudian setelah diskusi itu, saya disarankan pak Pahala Nainggolan (anggota KPK) belajar ke pak Ganjar di Jawa Tengah, karena di sini sudah ada aplikasi yang menampung pengadaan barang/jasa bagi pelaku UMKM bernama Blangkon Jateng," katanya.
Blangkon Jateng merupakan aplikasi pengadaan langsung barang dan jasa secara elektronik. Aplikasi itu diperuntukkan untuk pengadaan barang dan jasa khususnya produk UKM dengan anggaran tidak lebih dari Rp200 juta.
Setelah pertemuan itu, Rusli mengatakan akan mengaplikasikan program seperti Balangkon Jateng di Gorontalo. Sebab di sana, banyak sekali pengadaan barang dan jasa seperti makan, minum, ATK dan lainnya cukup banyak.
"Insyaalah akan kami terapkan di Gorontalo. Kami ingin menggunakan aplikasi ini agar lebih aman dan tidak menimbulkan masalah ketika ada audit," ucapnya.
Salah satu yang akan didorong Rusli dengan aplikasi pengadaan langsung elektronik ini adalah UMKM. Dengan adanya aplikasi itu, maka pengadaan barang dan jasa dari produk UMKM bisa lebih ditingkatkan.
"Selain itu, dengan aplikasi ini kami juga ingin mengajari pelaku UMKM di tempat kami untuk beralih ke dunia digital. Kami yakin aplikasi Blangkon Jateng ini mempermudah kita semua," pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyambut baik kedatangan Gubernur Gorontalo bersama rombongan. Baginya, kesempatan itu bisa digunakan untuk saling berbagi antara dua daerah demi kemajuan.
"Sebenarnya Pak Gubernur Gorontalo punya penglaman bagus, hanya hari ini ingin berbagi cerita bagaimana meningkatkan UMKM agar bisa mendapatkan akses dari pemerintah. Karena, sudah ditetapkan bahwa 40 persen anggaran negara bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi melalui UMKM," katanya.
Ganjar menerangkan, dengan aplikasi Blangkon Jateng, maka pengadaan barang dan jasa di bawah Rp200 juta bisa dilakukan dengan mudah. Seandainya ingin membeli makanan, minuman atau sesuatu yang nilainya di bawah angka itu, bisa dilakukan.
"Caranya gimana, nggak usah lelang. Maka kita gunakan aplikasi Blangkon Jateng ini. Nah tadi kita sharing dengan teman-teman Gorontalo agar UMKM kita semuanya bisa melakukan partisipasi mendapatkan rejeli dengan cara yang gampang. Kita latih mereka untuk bisa masuk dalam aplikasi Blangkon Jateng ini," tutupnya. (RO/OL-09)
APLIKASI penunjuk jalan besutan Google yakni Google Maps kini menghadirkan dua fitur baru yang semakin memudahkan navigasi pengguna.
Bagaimana solusinya? Berikut langkah-langkah agar laptop kita berlari kencang.
Live streaming memberikan berbagai manfaat keterlibatan, termasuk interaksi secara real time dan kesempatan untuk terhubung dengan audien.
Merchant yang menggunakan QRIS sebanyak 31,6 juta. Meskipun demikian, adopsi pembayaran digital di kalangan UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan.
Google telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan layanan pemendek URL Goo.gl mulai 23 Agustus 2024.
Pengguna WhatsApp terkadang menghadapi masalah dengan pesan yang hilang atau terhapus secara otomatis.
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved