Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kabupaten Sorong mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya. Hal ini tergambar dari pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan Pemkab Sorong. Adapun daerah lain yang juga mendapat opini WTP di Papua Barat yakni Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2020.
Bupati Sorong Johny Kamuru mengatakan hasil pencapaian opini WTP merupakan kerja sama yang bagus di bidang keuangan dari semua organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sorong. Hasil ini sudah sesuai undang-undang yang berlaku.
"Sedangkan hal itu terjadi karena adanya ketersedian keuangan yang dilakukan lewat koordinasi yang baik. Untuk itu kita harus mempertahankan opini WTP tersebut," ujar Johny Kamuru.
Baca juga: Kota Sorong Kini Punya Layanan Samsat Drive Thru
Hal itu juga terlihat ada kesesuaian dengan apa yang tertulis di kertas dengan kenyataan di lapangan. Sedangkan aset-aset negara tetap dijaga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh KPK.(OL-5)
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, menekankan pentingnya pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai landasan menuju Indonesia Emas 2045.
ANGGOTA III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nonaktif Achsanul Qosasi divonis pidana penjara selama 2,5 tahun dan denda Rp250 juta setelah terbukti menerima suap
Bripda NRN, ajudan Wakapolres Sorong, Papua Barat Daya, Kompol Emy Fenitiruma, bunuh diri pada Senin (15/7) sore. Pengawasan melekat harus diperkuat.
PENJABAT (Pj) Bupati Sorong Edison Siagian resmi melepas 81 calon jemaah haji (calhaj) asal Kabupaten Sorong untuk siap berangkat ke Tanah Suci.
Khairul Fahmi, pengamat militer dan Co-Founder ISESS menyatakan insiden bentrokan antar aparat bukanlah indikator kegagalan kerja sama antara TNI dan Polri.
Tiga anggota BPK yang terlibat kasus suap audit di Sorong akan segera diadili setelah KPK merampungkan berkasnya.
Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sorong sebanyak 520 TPS.
PENJABAT(Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso menjalani sidang perdananya hari ini, 31 Januari 2024. Dia didakwa memberi suap ke pegawai BPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved