Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sikka, Adeodatus Buang Da Cunha bersama tiga anggotanya mengaku dipukul Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo di rumah pribadinya, di Desa Lepolima, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Rabu (24/3).
Hal ini terungkap dalam rapat Pansus I DPRD Sikka bersama Dinas Satpol PP Sikka yang berlangsung, Selasa (30/3) di Gedung DPRD Sikka.
Adeodatus Buang Da Cunha di hadapan anggota DPRD Sikka menceritakan, kejadian ini berawal ia bersama dengan tiga anggotanya dipanggil oleh Bupati Sikka ke rumah pribadinya yang terletak di lingkar luar. Selanjutnya, ia bersama tiga anggotanya dimarahi oleh Bupati Sikka karena menutup usaha warga tidak memiliki izin dan melakukan operasi yustisi razia masker yang tidak humanis kepada warga.
"Bupati marah-marah dengan kami. Kami berdiri semua. Kami dipukul dan ditendang oleh Bupati Sikka," ujar Adeodatus di hadapan anggota DPRD Sikka dalam rapat pansus.
Ia mengakui apa yang dilakukan oleh Bupati Sikka adalah sebagai bentuk pembinaan bagi terhadap dirinya bersama anggotanya. "Saya anggap pemukulan yang dilakukan oleh Bupati Sikka sebagai pembinaan kepada kami. Saya menyadari sekali itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bupati Sikka adalah bentuk pembinaan," ujar dia.
Sementara itu, anggota DPRD Sikka Florensia Klowe sekaligus yang memimpin rapat Pansus I itu menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Bupati Sikka terhadap bawahannya. Ia menegaskan kalau memang itu pembinaan yang dilakukan oleh Bupati Sikka tidak seharusnya di rumah pribadinya.
"Kalau itu pembinaan itu harusnya di kantor Satpol PP Sikka. Tidak dilakukan dirumah.Yang dipukul Bupati Sikka itu adalah saudara-saudara kami. Kami tidak terima penjelasan Pak Kasatpol PP Sikka bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bupati Sikka itu adalah pembinaan," ujar dia.
Dirinya menegaskan seharusnya tindakan yang dilakukan oleh Bupati Sikka tidak perlu terjadi. Ia juga kembali mengingatkan tindakan Bupati Sikka itu tidak boleh terulang kembali terhadap ASN yang lainnya.
"Kami cukup kecewa sekali penjelasan Kasat Pol PP Sikka bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Bupati Sikka itu bagian dari bentuk pembinaan. Kami cukup kecewa sekali Kasat Pol PP Sikka bisa menerimanya itu," sesalnya dalam ruang sidang.
Usai rapat pansus, Kasatpol PP Sikka Adeodatus Buang Da Cunha enggan berkomentar dan pergi meninggalkan wartawan. Dirinya pun meminta wartawan untuk konfirmasi lagi di anggotanya. Saat wartawan pun konfirmasi anggotanya yang juga diduga dipukul enggan berkomentar. (OL-13)
Baca Juga: BI Tegal Sokong Produk Lokal Bisa Naik Kelas
KELUARGA korban dan sejumlah saksi kasus penganiayaan balita yang diduga dilakukan oleh influencer parenting Meita Irianty.
Sejumlah dokter spesialis telah melakukan operasi terhadap bayi tersebut untuk mengevakuasi pendarahan yang ada di otaknya.
Balita berinisial MWF yang menjadi korban penganiayaan di pengasuhnya di Cilincing sudah siuman setelah dilakukan tindakan operasi d Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur.
Meita terancam hukuman 5 tahun penjara
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08% atau Rp10.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
Pembentukan Pansus untuk mengungkap dugaan skandal mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
Jika perlu DPR selaku badan legislatif dengan hak pengawas sesuai UU bisa membentuk Pansus DPR
Charlers Honoris mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved