Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Wali Kota Tegal Jawa Tengah Muhamad Jumadi menepis pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal Johardi, bahwa dirinya meninggalkan tugas sejak sebelas hari lalu. Setelah viral di media online maupun media sosial (medsos), tentang Jumadi yang 11 hari tidak ngantor, akhirnya ia memberi klarifilasi ke awak media di rumah dinasnya, Senin (22/2) petang.
Jumadi menyebut dirinya setiap hari tetap melaksanakan tugasnya sebagai wakil wali kota di rumah dinas meski semua fasilitas yang melekat seperti pengamanan dan ajudan telah ditarik. Pernyataan Johardi yang mengatakan Jumadi telah mangkir dari tugasnya selama 11 hari tersebut dibantah Jumadi.
"Saya tetap menjalankan tugas sehari-hari dari rumah dinas ini," ujar Jumadi.
Jumadi menuturkan selama di rumah dinas ia sering menerima tamu untuk urisan pemerintahan jumadi mengaku hanya dua hari tidak berada di rumah dinas karena tengah pulang kampung yakni pada hari Sabtu dan Minggu
"Saya tidak datang ke kantor wakil walikota karena semua fasilitas yang melekat ditarik oleh Sekda diantaranya pengamanan dan pengawalan dari Satpol PP dan ajudan yang bertugas mengatur jadwal. Jadi saya kesulitan untuk bekerja di kantor," dalihnya.
Jumadi juga menepis penarikan fasilitas yang melekat tersebut akibat ketidakharmonisannya dengan Walikota Tegal Dedi Yon Supriyono.
"Hubungan saya dengan pak Walikota baik-baik saja," akunya.
Sebelumnya Sekda Kota Tegal Johardi, menyebut selama 11 hari wakil walikota tidak menjalankan tugas kesehariannya.
"Saya sudah menghubungi melalui telepon seluluar baru pada Senin (21/2/2021) pagi wakil wali kota memberitahukan keberadaannya sudah di Kota Tegal," ujar Johardi.
baca juga: Harga Cabai di Gresik Melambung Sentuh Rp100 ribu/Kg
Terkait ketidakharmonisan walikota dan wakil Walikota Tegal tersebut, Johardi mengatakan hal tersebut hanya penilaian masyarakat.
"Saya berharap wakil walikota segera menghadap Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono untuk mengklarifikasi hal tersebut," ucap Johardi.
Sementara itu, Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, belum memberikan tanggapan resmi seputar ketidakharmonisannya dengan Wakil Wali Kota Muhammad Jumadi. (OL-3)
PENCARIAN terhadap enam anak buah kapal (ABK) KM Soneta yang tenggelam di Perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berlangsung hingga Sabtu (13/7) sore.
KAPAL nelayan KM Soneta asal Rembang dengan dengan 16 awak buah kapal (ABK) mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Karimunjawa Jepara, Jawa Tengah.
KAPAL nelayan asal Kabupaten Rembang, KM Soneta, yang mengangkut 16 anak buah kapal (ABK) di Perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tenggelam.
KAPAL nelayan asal Kabupaten Rembang, KM Soneta, yang mengangkut 16 ABK di Perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tenggelam. Sembilan ABK berhasil diselamatkan.
KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal, Jawa Tengah, menggelar Capacity Building Ragam Hias dan Pembendaharaan Desain dan Motif Batik bagi pelaku UMKM.
Hutri dan istrinya menuturkan sudah menjadi tugas kader partai untuk terpanggil melihat banyak persoalan di berbagai bidang di Kabupaten Tegal yang butuh penanganan serius.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved