Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PELAKSANA Harian (Plh) Gubernur Sumatra Barat, Alwis tak ingin pro dan kontra terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang seragam di sekolah berlarut-larut. Alwis ingin membuka ruang mediasi dan diskusi antara pemerintah pusat dan pihak-pihak di Sumbar yang keberatan untuk menerapkan aturan sesuai dengan SKB 3 menteri ini.
"Saya tidak ingin ada saling menyalahkan mengenai SKB 3 Menteri ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerhati pendidikan harus duduk bersama membuka ruang sama-sama mencari jalan keluar," kata Alwis di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (17/2).
Alwis memahami kini ada pertentangan dari Wali kota Pariaman yang secara tegas menolak menerapkan SKB 3 menteri.
Menurut Alwis, harus ada forum bersama antara kepala daerah dengan pemerintah pusat untuk membicarakan teknis penerapan SKB ini. Karena ada beberapa daerah yang ingin menerapkan kearifan lokal. Seperti Pariaman yang ingin pelajar menggunakan seragam sesuai dengan agama serta adat budaya yang mereka tekuni selama ini.
"Setiap daerah tentu punya kearifan lokal. Kita minta pemerintah lebih arif lagi mendengarkan masukan Pemda," ujar Alwis.
Alwis menyadari dirinya tidak punya kewenangan besar dalam mengurus persoalan ini karena jabatan Plh Gubernur Sumbar tidak terlalu lama. Tapi ia ingin menampung persoalan sementara waktu dengan harapan dapat diputuskan bersama dengan Gubernur Sumbar terpilih. (OL-13)
Baca Juga: MUI: Aturan Seragam Lewat SKB 3 Menteri Bikin Indonesia Sekuler
Ketentuan ganjil genap yang ditiadakan pada 17-18 Juni 2024 ini sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri serta peraturan gubernur (pergub).
Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama belum sampai ke Presiden Joko Widodo. Masih ada satu isu yang tertahan soal keanggotaan penghayat kepercayaan dalam FKUB
Rancangan Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama sebagai pengganti SKB tentang Pendirian Rumah Ibadah sudah berada di Kemenkumham sejak Agustus 2023 lalu.
DITLANTAS Polda Metro Jaya mendapati tujuh kendaraan sumbu tiga yang diduga melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) mudik Lebaran 2024
Tanggal 26 Desember menjadi cuti bersama berdasarkan SKB 3 Menteri. Namun pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing perusahaan.
Berikut sejarah dari Maulid Nabi yang akan dirayakan pada 28 September 2023.
Diketahui, cuaca panas terjadi di Padang sejak dua pekan belakangan ini. Seluas 4.200 hektare lahan pertanian di Padang terancam kekeringan.
satu trip suplai air ada sekitar 5.000 liter. Pihaknya mendapatkan suplai air dari PDAM Kota Padang dan pada hari ini total yang sudah disuplai sebanyak 10.000 liter air bersih untuk sekitar 200 KK
Larangan tersebut, tertuang dalam surat edaran Pejabat Wali Kota Padang yang ditujukan kepada kepala sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua.
Sebanyak 16,4 persen kasus berasal dari luar kota, sedangkan sekitar 83 persen (1.773 kasus) berasal dari dalam kota yang tersebar di 11 Kecamatan se-Kota Padang.
keberhasilan pengobatan pasien TBC pada tahun 2023, pasien yang menyelesaikan pengobatan sebanyak 90,4 persen, putus berobat 5,4 persen, meninggal 3,5 persen, pindah 0,5 persen
Kementerian PPPA memastikan akan terus mengawal kasus meninggalnya seorang anak (AM) dan dugaan kekerasan fisik yang dialami anak (A) di Kota Padang, Sumatera Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved