Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga kini masih kekurangan tenaga pendidik yang jumlahnya mencapai 976 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan perekrutan CPNS belum memenuhi kebutuhan guru di sejumlah sekolah di daerah itu.
"Per Desember 2020 kebutuhan guru di Kabupaten Kudus sebanyak 1.290 guru. Sedangkan perekrutan melalui formasi CPNS baru terpenuhi 314 guru, sehingga masih kekurangan 976 guru," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Harjuno Widodo di Kudus, Rabu (20/1).
Awalnya, kata dia, kebutuhan guru untuk sekolah dasar (SD) per Desember 2020 sebanyak 968 guru, namun melalui formasi CPNS baru terpenuhi 289 guru, sehingga masih kekurangan 679 guru. Sedangkan kebutuhan guru SMP mencapai 322 guru, sedangkan yang terpenuhi saat ini baru 25 guru, sehingga masih ada kekurangan 297 guru.
Kebutuhan guru tersebut, kata dia, masih bisa bertambah karena setiap tahun guru yang memasuki masa pensiun mencapai 200 orang, sedangkan rekrutmen CPNS selama ini belum mampu memenuhinya.
Adanya perekrutan pegawai berstatus Aparatur Sipil Negeri (ASN) melalui lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) juga bisa mengurangi kekurangan tenaga pendidik. Hanya saja, alokasinya dari skema PPPK hanya 73 guru.
"Sebetulnya kebutuhan guru SD yang paling mendesak, karena dari 400 sekolah masih kekurangan 679 guru," ujarnya.
Harjuna menjelaskan setiap sekolah juga sudah ada guru tidak tetap (GTT), hanya saja masih tetap mengalami kekurangan, sehingga butuh tambahan guru. Sementara setiap usulan formasi belum bisa memenuhi kebutuhan guru.
Sementara untuk penempatan guru PPPK, katanya, menunggu keputusan (SK) dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus. "Bagi CPNS dari luar Kudus, jangan sekali-kali mengajukan mutasi kembali ke kotanya, karena kami sangat butuh guru PNS," ujarnya.
Untuk usulan formasi guru tahun 2021 melalui skema PPPK sebanyak 390 formasi. Jika formasi tersebut terpenuhi semua, akan mengurangi jumlah kekurangan guru di daerah itu. (Ant/OL-12)
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
CPNS tetap menjadi salah satu profesi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia.
PENGHASILAN dosen menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Dosen yang tengah digodok Kemendikbud-Ristek. Penghasilan dosen dinilai belum menyejahterakan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberikan penjelasan terkait kecilnya jumlah pengembalian simpanan peserta Tapera
HABIB Idrus bin Salim Aljufri atau yang lebih dikenal sebagai Guru Tua kini resmi diakui sebagai WNI. Status WNI itu merupakan langkah menuju pengakuan sebagai Pahlawan Nasional semakin dekat.
Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berhasil mengamankan dua oknum guru dari sebuah pondok pesantren ternama di Kabupaten Agam
Pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia.
NELSON Mandela, seorang revolusioner anti-apartheid di Afrika Selatan, pernah mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Prof Cecep Darmawan menilai program cleansing guru honorer sangat diskriminatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved