Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyiapkan sanksi bagi para pelanggar Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai 11 - 25 Januari. Selain sanksi sosial juga ada sanksi administratif bagi para pelanggar.
"Sanksi yang akan dikenakan adalah sanksi sosial dengan membersihkan fasilitas umum dan fasilitas kesehatan. Selain itu juga ada sanksi administratif serta denda. Bagi mereka yang melanggar akan mengenakan rompi khusus yang disediakan BPBD," kata Kepala Bagian Hukum Setda Banyumas Sugeng Amin, kemarin.
Sementara Bupati Banyumas Achmad Husein menjelaskan bahwa jam malam dimulai pada jam 20.00 WIB hingga 04.00 WIB. Sementara untuk mal pada Sabtu dibatasi jam 19.00 WIB dengan jumlah pengunjung hanya 50% dari kapasitas yang ada.
"Jalan-jalan di kota bakal disekat untuk menghindari kerumunan. Selain itu seluruh obyek wisata yang ada di Banyumas baik yang dikelola oleh pemkab maupun swasta ditutup," ujarnya.
Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Banyumas Asis Kusumandani mengatakan ada 71 obyek wisata di Banyumas baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.
"Sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan Bupati, seluruh obyek wisata tutup mulai 11-25 Januari. Keselamatan menjadi hal yang utama, pendapat daerah nomor dua. Yang penting, bagaimana semua bergerak untuik bersama-sama menekan angka Covid-19 di Banyumas," tegasnya.
Di sisi lain, pemkab setempat juga memberlakukan work from home (WFH) untuk PNS maupun swasta sebesar 75%, sedangkan yang diperbolehkan di kantor hanya 25%. Demikian juga dengan angkutan, hanya boleh menampung 50% dari kaspasitas. (OL-13)
Baca Juga: Ini 11 Wilayah di Jatim yang Terapkan PPKM
Saat ini, sudah ada lebih dari 80% tenant yang ada di PGM terisi dan kembali buka. Bahkan, untuk tahun depan, PGM akan kedatangan tenant nasional.
Pertumbuhan ekonomi nasional cukup stabil lantaran konsisten tumbuh di atas 5% sejak triwulan IV 2021.
PPKM Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada semua pihak yang membantu menangani masalah pandemi
Good Doctor Technology Indonesia (Good Doctor) telah melakukan berbagai upaya komprehensif untuk mendukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi ini.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
"Proyeksi pertumbuhan di triwulan I ini diperkirakan mencapai 4,9% hingga 5% secara tahunan,".
Komisioner KPU lolos dari sanksi DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses seleksi anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.
Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan badan usaha di Indonesia. Berikut dampak dan sanksi tidak membayar pajak.
Amerika meningkatkan upaya untuk menargetkan pemukim Israel yang kekerasan dengan menambahkan individu dan organisasi baru ke dalam daftar sanksi yang semakin panjang.
Kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta diminta memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk menyosialisasikan Perda agar mudah terjangkau masyarakat.
DPRD DKI Jakarta berencana menerbitkan aturan sanski pidana bagi pihak yang terbukti membuang limbah domestik sembarangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved