Bawaslu Jabar Tangani 202 Pelanggaran Pilkada

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menangani sebanyak 202 pelanggaran Pilkada 2020. Bentuk pelanggarannya meliputi administrasi, kode etik, dan pidana.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan mengatakan pelanggaran,  administras mencapai 62 kasus, 19 pelanggaran kode etik, dan 9 perkara pidana. Dari 9 perkara pidana, sebanyak 4 perkara di antaranya sudah vonis.

"Dari 4 perkara pidana ini, 2 perkara di antaranya berada di Cianjur, 1 perkara du Indramayu, 1 perkara juga kemarin baru vonis di Kabupaten Bandung, dan masih ada yang proses," kata Dahlan kepada wartawan di sela rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur di salah satu hotel di Cipanas, Selasa (15/12) malam.

Dahlan menuturkan Bawaslu masih tetap konsen menangani berbagai dugaan pelanggaran Pilkada. Artinya, meskipun proses rekapitulasi ada yang sudah selesai, tetapi ada beberapa proses yang masih berjalan. "Penegakkan hukum yang terus kami lakukan. Bawaslu dalam proses ini akan mengawal terus," tuturnya.

Dahlan mengingatkan pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak, berikut tim sukses dan pendukungnya, agar tidak merayakan berlebihan. Pasalnya, perayaan yang berlebihan dikhawatirkan akan memicu kerumunan karena akan meningkatkan resiko penularan covid-19.

"Kita imbau juga kepada seluruh peserta pemilihan, walaupun hari-hari ini sudah mendapatkan informasi soal kemenangan, harus tetap tertib protokol kesehatan. Tidak mengundang atau tidak euforia berlebihan," jelasnya.

Di sisi lain, calon Wakil Bupati Cianjur nomor urut 3, Tb Mulyana Syahrudin mengaku menghormati semua proses tahapan Pilkada yang sekarang masih sedang berjalan. Sebelum ada penetapan yang nanti dilakukan KPU Kabupaten Cianjur, pasangan calon nomor urut 3 tetap mengikuti apapun yang menjadi aturan.

"Pada prinsipnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengawal berjalannya Pilkada ini dengan aman dan tertib," terang Tb Mulyana. (R-1)