Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RIBUAN Tenaga Pendidik dan Kependidikan (TPK) non PNS atau honorer di Kota Cimahi, Jawa Barat mendapat kado istimewa pada peringatan Hari Guru Nasional. Pasalnya, sebanyak 9.515 honorer di daerah ini bakal mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
Jumlah tersebut yang terdata aktif dalam Data Pokok Pendidik (Dapodik) hingga 30 Juni 2020. Rinciannya, TPK tingkat TK/PAUD ada 1.570 orang, SD sebanyak 7.779 orang dan SMP sebanyak 166 orang.
"Jumlah itu yang memenuhi syarat BSU. Insyallah akan menerima sepanjang mereka terdaftar aktif di Dapodik hingga 30 Juni 2020," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Harjono, Kamis (26/11).
Seperti diketahui, Kemendikbud menyalurkan BSU untuk honorer atau non PNS. Besarannya subsidi gajinya mencapai Rp1.800.000 per orang. Uangnya akan ditransfer langsung ke nomor rekening penerima.
"Yang menerima itu antara lain guru, tata usaha, tenaga administrasi, laboratorium dan sebagainya. Karena pencairannya langsung masuk ke rekening guru, maka jumlah yang sudah cair belum tahu berapa. Tapi kami dapat
laporan dari operator, sudah ada beberapa yang masuk," ucap Harjono.
Dikatakan Harjono, pihaknya sudah melayangkan surat edaran ke setiap sekolah berisi penjelasan BSU dari Kemendikbud. Pihaknya meminta sekolah untuk menyampaikannya kepada seluruh TPK.
Ada sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi penerima. Seperti KTP, NPWP, SK BSU dari Kemendikbud, surat pertanggungjawaban mutlak hingga bukan penerima BSU dan Kartu Pra Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan.
"Suratnya sudah diedarkan ke sekolah-sekolah agar langsung mensosialisasikan ke PTK masing-masing," ungkapnya.
Selain dari program BSU, para TPK sudah mendapatkan penghasilan tambahan berupa insentif dari APBD Kota Cimahi. Semua tenaga non PNS di semua jenjang mendapatkan insentif tersebut, kecuali bagi jenjang SMA.
Untuk jenjang TK/PAUD, setiap orangnya diberikan insentif sebesar Rp180 ribu setiap bulannya. Jenjang SD sebesar Rp500 ribu sampai 1,2 juta. Sementara jenjang SMP sebesar Rp500 ribu sampai Rp1,1 juta.
"Untuk SD dan SMP ada grade-nya. Bagi SD yang jumlah siswanya sedikit sehingga BOS-nya kecil maka insentif dari dinasnya besar. Untuk SD yang jumlah siswanya banyak dari BOS-nya, diberi Rp 500 ribu," jelasnya. (OL-13)
Baca Juga: Sehari Tercatat 2.400 Kematian Akibat Covid di AS
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Perhimpunan P2G mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi guru honorer di Jakarta dan daerah lain, menyusul kebijakan "cleansing."
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta 4.000 guru honorer untuk mengikuti rekomendasi agar mereka terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Bakal calon Wali Kota Cimahi masih didominasi oleh dua nama, yakni Ngatiyana dan Dikdik Suratno Nugrahawan.
Polisi berhasil menyita barang bukti sabu siap edar seberat 308 gram serta empat butir ekstasi.
Inovasi Satlantas Polres Cimahi yang diberi nama 'Bioskop Keselamatan' bertujuan untuk menghadirkan keamanan dan kenyamanan di jalan raya
Biasanya sasaran pencurian terjadi di rumah warga atau tempat parkir kendaraan tanpa pengawasan dengan menggunakan kunci T untuk merusak kunci kontak motor milik korbannya.
MB yang bekerja sebagai Account Officer (AO) sudah dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 14 Juli 2024 dan telah menjalani proses penyidikan tahap dua.
Penunjukan Adhitia Yudhistira maju di Pilwalkot tidak asal-asalan namun melalui proses panjang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved