Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KELOMPOK penyelenggara pemungutan suara (KPPS) terpilih pada Pilkada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, wajib menjalani rapid test. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi sedang menyiapkan alatnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman mengatakan, pada Pilkada 2020 yang bersamaan dengan pandemi covid-19 tentu harus dibarengi dengan berbagai upaya untuk mencegah penularan virus korona tersebut.
Pengetatan protokol kesehatan terhadap para penyelenggara Pilkada hingga ke tingkat terbawah menjadi sebuah keharusan.
Baca juga: Warga Kalteng Jangan Kendor Disiplin Terapkan 3M
"Rapid test ini untuk mendeteksi seandainya ada KPPS yang terpilih nanti reaktif. Ini sebagai upaya antisipasi," kata Ferry kepada wartawan, Rabu (4/11).
Pada Pilkada 2020, KPU membutuhkan sebanyak 46.539 petugas KPPS. Mereka nanti akan bertugas di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
Kebutuhan KPPS sebanyak itu didasarkan pada penghitungan jumlah TPS. Estimasinya, di setiap TPS dibutuhkan sebanyak 7 petugas KPPS ditambah 2 anggota pengamanan setempat.
Pada Pilkada serentak tahun ini, di Kabupaten Sukabumi, terdapat 5.171 TPS yang tersebar di 381 desa dan 5 kelurahan di 47 kecamatan.
"Agendanya, rapid test akan dilaksanakan pada 24 November 2020 setelah ada penetapan KPPS terpilih," ungkapnya.
Pelaksanaan tes cepat tidak terpusat di satu titik. Menurut Ferry, pelaksanaannya disebar di 400 titik lokasi di Kabupaten Sukabumi.
"Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan pada pelaksanaan rapid test," ungkapnya.
Ferry mengingatkan seluruh penyelenggara Pilkada, mulai dari jajaran komisioner, penyelenggara tingkat kecamatan (PPK), penyelenggara tingkat desa/kelurahan (PPS), hingga ke tingkat TPS (KPPS), agar selalu mendisiplinkan diri menerapkan protokol kesehatan. Utamanya penerapan 3M yakni masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
"Bagi masyarakat pemilih pun harus taat aturan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19 pada Pilkada," tandasnya.
Penjabat Sementara Bupati Sukabumi Raden Gani Muhamad mengatakan Pemkab Sukabumi mendukung percepatan kinerja KPU supaya berjalan lancar. Di antaranya berkaitan pelaksanaan tes cepat bagi petugas KPPS.
"Dinkes nanti yang akan membantu KPU dalam pelaksanaan rapid test," kata Gani.
Pelaksanaan Pilkada yang bersamaan dengan pandemi covid-19, kata Gani, harus memberikan rasa aman dan nyaman. Tidak hanya bagi penyelenggara, tapi juga kepada masyarakat pemilih.
"Pilkada harus mengutamakan penerapan protokol kesehatan. Rapid test bisa menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran covid-19," tegasnya.
Gani mengaku Pemkab Sukabumi pun terus menyosialisasikan penerapan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sasarannya untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh.
"Operasi yustisi hingga saat ini masih terus berlangsung," pungkasnya. (OL-1)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Al Haris-Abdullah Sani menjadi pemenang PSU Pilkada Jambi dengan perolehan 600.733 suara. Mereka bakal bertugas untuk periode 2021-2024.
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Surat pengajuan cuti sudah diterima dari sekda. Saat ini surat tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Sebelum ambruk, kondisi bangunan ruang kelas di sekolah itu memang sudah rusak
Bersamaan naiknya harga sejumlah cabai dan bawang, terdapat juga komoditas yang harganya turun. Di antaranya tomat kecil dari Rp8 ribu menjadi Rp6 ribu per kg dan tomat besar dari Rp10 ribu
Akreditasi menunjukkan institusi itu memenuhi standar pendidikan yang tinggi. Minimal akreditasi yang baik suatu universitas adalah B atau lebih tinggi,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved