Realitas Politik Kalahkan Idealisme Demokrasi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan Pilkada Boyolali 2020 hanya diikuti pasangan calon tunggal, yakni petahana Muhammad Said Hidayat- Wahyu Irawan (Said-Irawan).

Dengan ditetapkannya duet Said- Irawan pada 23 September, jagoan PDIP dengan dukungan Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PPP, dan Partai NasDem itu akan melawan kotak kosong saat coblosan 9 Desember 2020.

“Meski melawan bumbung kosong, PDIP sebagai partai pengusung yang didukung koalisi Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PPP dan Partai Nas- Dem, akan terus meyakinkan masyarakat untuk memberikan dukungan riil pada 9 Desember mendatang,” ungkap Ketua PDIP Boyolali, S Paryanto, kepada Media Indonesia, pekan lalu.

PDIP Boyolali bersama koalisi parpol pendukung, tidak mau kasus pilkada Makassar terulang, yakni paslon tunggal kalah melawan bumbung atau kotak kosong.

Paryanto memaparkan PDIP sebagai partai politik yang memenangi Pemilihan Legislatif 2019 dengan capaian 69% atau 467 ribu dari 605 ribu suara sah, akan berusaha membuat suara itu balik kandang pada Pilkada 2020. “Apalagi ada tambahan suara dari 5 koalisi parpol pendukung,” cetusnya.

Hanya Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai parlemen yang tidak ikut dalam barisan pendukung, tetapi tidak bisa mengajukan paslon karena terkena syarat kurang kuota.

Sekalipun tidak melakukan kampanye tatap muka dalam bentuk pengerahan massa di lapangan karena masa pandemi covid-19, kader PDIP yang tergabung dalam regu penggerak pemilih (Guraklih) terlihat bergerak aktif menyosialisasikan pasangan Said-Irawan sampai ke tingkat desa, bahkan RT.

Barisan Guraklih bersama tim koalisi 5 parpol mendekati masyarakat agar hadir di tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya, serta tidak terpengaruh provoksi oknum yang tidak bertanggung jawab.

Paryanto memandang Pilkada 9 Desember berlangsung pada masa pandemi covid-19 sehingga sangat penting mendorong masyarakat agar hadir di TPS. Lebih dari itu, pihaknya juga mengantisipasi adanya oknum yang sengaja memprovokasi warga memilih bumbung kosong sekalipun dari logika politik duet Said-Irawan sudah menang.

“Bukan mendahului kehendak Tuhan, secara matematika sudah jelas calon kami menang karena memang tidak ada lawan,” sambungnya. Berdasarkan hitungan matematika, Paryono menyatakan setidaknya petahana akan menang lebih 69% suara dari hasil Pileg 2019.

Calon Bupati M Said Hidayat yang saat ini menjabat wakil bupati malah optimistis meraih 90% lebih suara. Perhitungannya, PDIP memiliki 35 kursi (77,8%) ditambah dukungan Partai Golkar 4 kursi (8,9%), PKB 2 kursi (4,4%), Partai Gerindra 1 kursi (2,2%), dan Partai NasDem sebagai pendukung nonparlemen.

Total kursi DPRD Boyolali ada 45 kursi. Tiga kursi lainnya milik PKS (6,7%) dan tidak mampu memajukan calon karena kurang dari 20%.

ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Warga memasang baliho ajakan memilih kotak kosong pada masa kampanye pilkada serentak di Jawa Tengah, Rabu (7/10).

Tidak sehat

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof Dr Muhammad Da’i, menilai pilkada Boyolali yang memunculkan pasangan calon tunggal sebagai bentuk demokrasi tidak sehat.

Ia memprediksi, kasus pilkada Makassar yang memenangkan kotak kosong tidak akan terjadi dalam pilkada Boyolali. Pasalnya, PDIP sebagai partai pengusung sangat kuat. Partai lain menjadi pesimistis dan bergabung secara pragmatis. Sayangnya, tidak ada paslon independen yang memenuhi syarat sebagai penantang alternatif.

Pengamat yang juga Wakil Rektor Bidang Akademik UMS ini memaparkan demokrasi menjadi tidak sehat ketika muncul hegemoni suatu partai. “Tapi inilah realitas politik dalam pilkada Boyolali. Idealisme demokrasi kalah dengan realistis politik,” imbuh dia.

Dalam kontestasi paslon tunggal ini, Da’i menggarisbawahi, proses pilkada harus berjalan jujur dan adil. “Jangan sampai melawan kotak kosong pun terjadi kerusuhan. Ini akan menjadi sangat ironis,” tegasnya.

Kalau pilkada berlangsung jujur dan adil, menurutnya, aspirasi masyarakat bisa saja memilih kotak kosong karena itu juga diatur undang- undang.

Dalam pilkada melawan kotak kosong, paslon tunggal harus menang sedikitnya 50%. Kalau kurang dari 50%, paslon tidak boleh ikut kontestasi pilkada berikutnya.

“Karena itu, pemilu harus jurdil dan masyarakat yang mempunyai aspirasi berbeda boleh mengampanyekan dan memilih kotak kosong,” terangnya. (N-1)