Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BERGAYA ala demonstran,dengan jaket dan mengenakan topi, Gubernur Jawa Tengah tiba-tiba mendatangi Mapolrestabes Semarang, Rabu (7/10) menjelang larut malam. Ganjar datang sendirian sekitar pukul 22.00 untuk menjenguk para buruh dan siswa yang berada di sana. Ganjar tak sungkan duduk lesehan dan berbincang dengan sejumlah siswa dan buruh yang diamankan. Sesekali, Ganjar juga mencairkan suasana tegang dengan guyonannya.
"Bangun tidur, di rumah sepi lihat handphone status pada ramai demo terus ikut. Gak tahu demo apa. Tahunya demo RUU, gak tahu isinya apa," kata para siswa itu saling sahut saat ditanya Ganjar.
Ada juga yang mengaku ikut-ikutan demo karena kebetulan.
"Saya habis UTS melipir ndilalah saja pak," katanya.
Ganjar juga menghampiri kelompok buruh dan mengobrol cukup lama. Mereka mengaku ikut demo karena takut tidak diberi pesangon ketika di PHK. Namun para buruh yang ditanya Ganjar mengaku belum membaca naskah RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara utuh.
"Ya saya hanya baca dari share-sharean teman," kata salah satu buruh.
Ganjar mengatakan, aksi demo yang merusak sebenarnya bisa dihindari jika mau mengedepankan komunikasi. Ia terutama prihatin pada siswa SMA/SMK yang turut terlibat, padahal mereka tidak tahu substansi yang disuarakan.
"Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar, karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab propinsi. Sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas," ucap Ganjar.
baca juga: Warga Sumut Diminta Waspadai Hoax Omnibus Law
Ganjar menjelaskan, sejak awal juga mendorong agar pemerintah pusat dan DPR melakukan sosialisasi dan desiminasi untuk mengedukasi masyarakat tentang isi UU Omnibus Law tersbut. Menurutnya, jika sejak awal hal itu dilakukan maka keributan seperti di Semarang ini tidak sampai terjadi dan siswa SMA/SMK tidak turut terlibat.
"Maka saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tak setuju coba komunikasi. Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, ya judicial review aja, kan semuanya jadi tertib. Kalau kemudian merusak dan kemudian memancing dan ada anak2 saya anak SMA kan kasihan," tandasnya. (OL-3)
BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperingatkan 21 daerah di di pegunungan bagian tengah, Pantura tengah dan Pantura timur Jawa Tengah berpotensi hujan ringan-sedang hari ini.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
Trend dan minat masyarakat tinggal di wilayah berbukit dengan lingkungan asri dan berudara sejuk, khusunya pasca Pandemi Covid-19
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved