Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HINGGA saat ini dana penanggulanan covid-19 di Kabupaten Tapanuli Utara Sumatra Utara masih mencukupi. Sekda Kabupaten Tapanuli Utara, Indra Simaremare mengatakan pihaknya terus memantau ketersediaan anggaran untuk penanggulangan covid-19 dan mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak covid-19. Total anggaran untuk penanggulangan covid-19 sebesar Rp36 miliar dari rencana awal sebesar Rp45 miliar karena adanya potongan anggaran dari pusat.
Dana transfer dari pusat ke pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah terpotong hingga Rp210 miliar. Jika sebelumnya APBD Taput tahun ini sebesar Rp1,4 triliun, adanya pemotonga menjadi hanya Rp1,2 triliun. Atas dasar itulah, anggaran untuk penanggulangan covid-19 menjadi Rp36 miliar.
baca juga: 328 Santri Ponpes Al Hidayah Purwokerto Dikarantina
"Jika terjadi kekurangan dana, kita akan melakukan refocusing kembali hingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Indra, Kamis (1/10).
Diakuinya sejak adanya pandemi, terjadi penurunan pemasukan daerah maupun daya beli pasar. (OL-3)
Minimnya keterbukaan ini justru memperkuat dugaan adanya persoalan dalam tata kelola anggaran publikasi.
Data penerima bantuan Jaminan Hidup (JADUP) di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara dinilai tidak tepat sasaran bahkan diduga sarat rekayasa.
Pembangunan huntap menjadi urgensi utama mengingat kebutuhan mendesak warga akan tempat tinggal yang permanen.
Kasus korupsi ini bermula dari pengalokasian anggaran sebesar Rp13,6 miliar untuk pembenahan lampu jalan dan taman.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
HARAPAN puluhan warga terdampak bencana di Dusun I Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, untuk menempati hunian sementara masih harus tertunda.
Capaian tersebut masih dalam kategori normal karena pada awal tahun mayoritas perangkat daerah masih berada dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved