Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ada klaster baru di Kota Semarang, yaitu klaster rumah makan kepala ikan rumah makan manyung di Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Dari hasil pemantauan mediaindonesia.com pada Sabtu (12/9), rumah makan tersebut masih tutup.
Sebanyak 20 orang ditemukan terpapar covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan rapid test dan swab test pada karyawan, keluarga, dan pengunjung rumah makan tersebut. Dengan bertambahnya kasus covid-19, maka jumlah kasus covid-19 meningkat dratis padahal sebelumnya Kelurahan Krobogan zero covid-19.
Data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, kemarin pasien covid-19 yang dirawat secara keseluruhan 529 orang dengan rincian 366 dari dalam kota dan 163 orang dari luar kota. Kini jumlah pasien covid-19 meningkat menjadi 568 orang. Rinciannya adalah 402 orang dari dalam kota dan 166 orang dari luar kota.
Baca juga: Kontak dengan Menteri KKP, 10 Pejabat NTT Jalani Rapid Test
Ditemukan klaster baru rumah makan, kata Hakam, setelah sebelumnya ditemukan satu karyawan rumah makan tersebut yang positif covid-19 dirawat di rumah sakit. "Kemudian dilakukan pelacakan terhadap karyawan, keluarga, dan pengunjung hingga ditemukan ada 20 orang yang terpapar covid-19. Mereka kini menjalani isolasi di rumah singgah," jelasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah memerintahkan Kota Semarang agar menarik rem darurat karena melihat kondisi penyebaran yang ada cukup mengkhawatirkan dan masuk dalam zona merah covid-19.
Menurut Ganjar, kedisiplinan warga Kota Semarang terhadap protokol kesehatan juga masih dipandang kurang hingga membahayakan warga lainnya, sehingga perlu diambil langkah tegas penegakan hukum dan juga langkah kongkrit untuk mencegah penyebaran lebih besar lagi.
"Jadi, saya minta Pemkot Semarang segera menarik rem darurat karena kondisi penyebaran covid-19 cukup mengkhawatirkan berada di zona merah dan kedisiplinan warga terhadap protokol kesehatan yang kurang," ujar Ganjar. (OL-14)
BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperingatkan 21 daerah di di pegunungan bagian tengah, Pantura tengah dan Pantura timur Jawa Tengah berpotensi hujan ringan-sedang hari ini.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
Trend dan minat masyarakat tinggal di wilayah berbukit dengan lingkungan asri dan berudara sejuk, khusunya pasca Pandemi Covid-19
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Vulvovaginitis yang bergejala keputihan, nyeri, dan gatal amatlah mengganggu. Ketepatan diagnosis menentukan efektivitas pengobatannya.
Testing dan tracer dilakukan untuk Mencegah terjadinya klaster Covid-19 di lingkungan sekolah selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Gus Muhaimin mendesak aparat kepolisian dan dinas terkait untuk mengusut temuan ribuan limbah bekas alat tes antigen di sepanjang pantai di Selat Bali.
Akses tes Covid-19 yang cepat dan andal, dan mengurangi penyebaran infeksi seiring semakin banyaknya orang kembali melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari di Indonesia.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan tarif baru untuk layanan Rapid Test Antigen di Stasiun dari sebelumnya Rp45.000 menjadi Rp35.000.
Wakil Ketua BURT Evita Nursanty mengungkapkan kebijakan daerah tersebut menimbulkan pertanyaan dari sebagian besar masyarakat pelaku perjalanan moda transportasi udara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved