DPRD Bali Minta Gubernur Transparan Dana Stimulus Untuk UKM

FRAKSI Partai Demokrat Provinsi Bali juga meminta transparasi anggaran penyaluran bantuan stimulus usaha agar tepat sasaran dan tidak ada muatan politik. Anggota DPRD Fraksi Demokrat I Komang Wirawan menegaskan itu seperti telah ia sampaikan mewakili Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan umum terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Bali Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Bali yang digelar pada 10 Agustus lalu.

Pemerintah Provinsi Bali melakukan refocusing anggaran Rp756 miliar dari APBD 2020 untuk penyaluran bantuan stimulus usaha dampak covid-19. Namun di lapangan ditemukan banyak masalah. 

"Berkaitan dengan pemberian bantuan stimulus usaha yang ditujukan kepada Koperasi, IKM dan UMKM  melalui Dinas Koperasi Kabupaten/Kota yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bali, kami Fraksi Partai Demokrat mengharapkan murni dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan tidak ada muatan politik. Sehingga yang menerima bantaun benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan data dan fakta lapangan dan berkeadilan," kata Wirawan, Selasa (11/8).

Fraksi Demokrat berharap demikian karena ada aroma tak sedap dalam penyaluran bantuan stimulus usaha tersebut. 

"Tidak seperti apa yang saat ini terjadi dimana tercium bau tidak sedap bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat penerima bantuan hanya dari kalangan dan atau kelompok tertentu saja. Untuk itu kami Fraksi Partai Demokrat berharap kepada saudara Gubernur dan Dinas Koperasi bertindak tegas dan tidak parsial," kata Wirawan.

baca juga: Realisasi APBD Riau Baru 47 persen karena Pandemi

Hal serupa juga disampaikan oleh Fraksi Gabungan NasDem, PSI dan Hanura DPRD Bali. Fraksi gabungan meminta Gubernur Bali I Wayan Koster untuk menjelaskan rincian penggunaan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp756 Miliar yang bersumber dari realokasi anggaran dalam APBD provinsi Bali Tahun 2020. 

"Perlu ada penjelasan rincian pasca-dilakukan realokasi APBD 2020 sebesar Rp764 Miliar yang digunakan untuk penanganan Covid-19," kata Grace  Anastasi Surya Widjaja mewakili Fraksi gabungan. 

Politikus PSI yang duduk di Komisi II DPRD Bali ini mengatakan penggunaan dana Rp764 Miliar itu harus tepat sasaran untuk mengatasi dampak Covid-19 di Pulau Dewata. 

"Realokasi ini harus dipastikan sesuai sasaran dengan tujuan mengantisipasi hingga mengatasi dampak pandemi Covid-19," tegasnya. (OL-3)