Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMITE Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memahami langkah penghentian kerjasama antara Pemkab Bogor dengan Perum Bulog terkait pengadaan beras untuk bantuan sosial (bansos). Sebab, KNPI juga menemukan beras bansos dari Bulog di wilayah Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi kualitasnya mengecewakan.
"Kita ketahui bersama Pemkab Bogor sudah menghabiskan dana Rp189,7 miliar lebih untuk membeli 18.000 ton beras yang dibagikan ke masyarakat yang terdampak Covid," ungkap Ketua KNPI Kabupaten Bogor Hasyemi Faqihudin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7).
Menurut Hasyemi, anggaran pengadaan beras yang dibeli dari Bulog itu bukan kecil. Sayangnya, banyak warga yang mengeluhkan kualitas berasnya jauh dari harapan. "Ya seharusnya harga beras Bulog Rp10.450/kg untuk bansos itu harusnya layak dikonsumsi, tapi laporan yang kami terima berasnya berwarna coklat, berkutu, mungkin beras stok lama," ujar dia.
Sebelum Pemkab Bogor memutuskan kerjasama dengan Bulog, ungkap Hasyemi, pihaknya mendatangi Perum Bulog di Jalan Gatot Subroto 49 Jakarta pada Kamis tanggal 2 Juli lalu. Ditemui Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal di ruang kerjanya.
Baca Juga: Paksakan Serapan Terlalu Banyak Picu Beras Bulog Rusak
"Kami membawa dua sample beras bansos dari Bulog, meminta agar Perum Bulog memperhatikan kualitas berasnya yang dibeli oleh pemerintah daerah. Saat itu pak Iqbal berjanji akan memperhatikan permintaan kami," ujar Hasyemi.
Rombongan KNPI Kabupaten Bogor, jelas dia, berdiskusi panjang dengan Sesper Bulog Awaluddin Iqbal terkait masalah kualitas beras ini, sebagaimana tercantum dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.
“Intinya kami meminta bagaimana Bulog kedepan untuk menjaga kualitas beras, karena hal ini dirasa perlu terkait implementasi UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan," ujarnya..
Kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi menjadi hal yang sangat penting. Yakni tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau. (OL-13)
Baca Juga: Bulog harus Tingkatkan Mutu Beras
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Rina Saadah optimistis target swasembada pangan nasional pada 2029 dapat tercapai, didasari keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras pada 2025.
Defiyan menekankan bahwa status swasembada hanya bisa diakui secara objektif jika secara faktual tidak ada lagi impor beras yang dilakukan oleh BUMN PT Badan Urusan Logistik (Bulog).
Minyakita laku keras di Pasar Gedhe Klaten karena harga terjangkau Rp15.700/liter. Pedagang berharap pasokan ditambah guna penuhi permintaan warga.
Perum Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menggandeng mitra untuk membuka kios RPK guna mengatasi kelangkaan Minyakita.
Meski stok melimpah, Mentan menekankan bahwa pemerintah tetap waspada terhadap tantangan eksternal, terutama dampak fenomena El Nino.
Kementerian Pertanian menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,5 juta ton sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved