Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KAWASAN kumuh di Panjunan, Kota Cirebon bakal ditata ulang. Untuk itu Pemkot Cirebon pada 2 Juli mendatang akan melakukan sosialisasi pengentasan kawasan kumuh di sana.
Kepala bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, Khaerul Bahtiar, menjelaskan pelaksanaan sosialisasi seharusnya dilakukan sekitar tiga bulan yang lalu. Pihaknya kemudian menggelar rapat bersama dengan instansi terkait lainnya dan menyetujui pelaksanaan sosialisasi pengentasan kawasan kumuh di Panjunan akan dilakukan 2 Juli mendatang.
"Saat ini kita mengejar ketertinggalan. Tiga bulan stagnan," ungkap Khaerul. Setelah sepakat, maka hasil kesepakatan akan tertuang dalam berita acara kesepakatan. Selanjutnya tim appresial akan turun untuk melakukan penilaian terhadap nilai kompensasi yang akan diberikan kepada warga terdampak.
"Mereka juga akan memberikan penjelasan kepada warga tentang kompensasi atau uang kerohiman," ungkap Khaerul.
Untuk penuntasan kawasan kumuh di Panjunan APBD Kota Cirebon telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi 85 kepala keluarga dari 105 rumah yang terdampak pengentasan kawasan kumuh di pesisir Panjunan. Dana tersebut merupakan cost sharing yang dianggarkan Pemkot Cirebon untuk mengentasan kawasan kumuh di Kota Cirebon.
Seperti diberitakan, pengengatasan kawasan kumuh di Panjunan merupakan bagian dari program kota tanpa kumuh (Kotaku). Penataan Kotaku dilakukan di RW 01 dan RW 10 Kelurahan Panjunan dengan anggaran Rp 10 miliar yang berasal dari Kementrian PUPR. Penataan yang dilakukan diantaranya peningkatan drainase, peningkatan jembatan, pembuatan TPS 3R, pembuatan IPAL komunal, pedestrian, ruang terbuka publik, pekerjaan proteksi kebakaran dan lainnya.
Adanya pandemi Covid-19 membuat penataan kawasah kumuh Panjunan tertunda. Dari rencana April sudah dimulai, mundur hingga akan dilakukan sosialisasi pada 2 Juli mendatang. (OL-13)
Baca Juga: Kota Malang Inginkan Bebas Kawasan Kumuh di 2020
Wapres Ma'ruf Amin terima laporan penataan kawasan Wisata Puncak dari Pj Bupati Bogor
Permukiman kumuh masih jadi persoalan perkotaan yang mendasar yang harus ditangani. Menurut data BPS, pada 2023 kemarin di Jakarta masih ada 450 rukun warga (RW) tinggal di kawasan kumuh
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Tanjung Pinang menjebloskan dua tersangka kasus korupsi ke Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Pinang, sejak kemarin.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Kay Eugenia Purnama dan Jessen Wiryawan mengatakan negara-negara ASEAN rata-rata memiliki kesulitan yang sama dalam mengatasi masalah permukiman kumuh.
Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dikenal sebagai pemukiman yang padat dan kumuh. Lokasinya sangat dekat dengan Istana Kepresidenan.
Unjuk rasa dilakukan kantor cabang Dinas (KCD) Pendidikan wilayah X Jawa Barat,
Stok yang kini ada di sejumlah gudang Bulog mencapai 46 ribu ton. Jumlah ini aman untuk mencukupi kebutuhan warga.
Tahapan coklit yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih sudah dimulai sejak 24 Juni 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan hitung ulang di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan PSU di TPS 62 Pegambiran di Kota Cirebon
Sebanyak 9 sungai saat ini sudah dinormalisasi dan 7 lainnya menyusul
Sampai akhir pekan lalu, penyerapan beras oleh Bulog Cirebon sudah mencapai 65 ribu ton setara beras. Jumlah ini sudah melebihi target 41 ribu ton tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved