DPRD Awasi Penggunaan Dana Covid-19

MENJADI salah satu daerah dengan tingkat penjangkitan tinggi di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo sudah menghabiskan dana penanganan sekitar Rp200 miliar. Daerah yang termasuk dalam kawasan Surabaya Raya itu sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebanyak tiga tahap.  

Saat ini Sidoarjo menjalani masa transisi menuju kenormalan baru. “Dari total anggar­an yang disediakan sebanyak Rp407 miliar, kami masih me­ngantongi Rp200-an miliar. Meski masih besar, kami tetap harus bisa mengatur dana itu sehingga tidak kehabisan selama pandemi masih berlangsung,” ungkap Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, kemarin.

Dia menambahkan, anggaran penanganan covid-19, di antaranya untuk melaksanakan tes cepat massal, membentuk Kampung Tanggung di semua desa, sosialisasi penanganan covid-19, dan pengadaan alat pencegahan seperti masker, cairan cuci tangan, aneka alat pelindung diri, dan kebutuhan logistik warga terdampak.

Dana penanganan covid-19 di Sidoarjo, lanjut Nur Ahmad, di­awasi DPRD  Kabupaten Sidoarjo yang membentuk Panitia Kerja Penanganan Covid-19. Panja ini tidak ada di daerah lain.

“Apa yang dilakukan gugus tugas, panja akan mencermati, mengawasi dan mengontrol sehingga kinerja kami bisa terukur, proporsional, dan akuntabel,” tandas Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo ini.

Gugus Tugas tengah mengajukan pembelian alat tes massal sebanyak 50 ribu unit. Pemeriksaan akan dilakukan di zona merah, pesantren, dan permukiman.

Di Kota Cirebon, Jawa Barat, bekerja selama tiga bulan lebih, program penanganan covid-19 yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah telah mene­lan anggaran Rp25,56 miliar.

“Jumlah anggaran yang berasal dari belanja tak terduga untuk penanganan covid-19 mencapai Rp47 miliar. Sudah dialokasikan Rp38,77 miliar, tapi baru digunakan Rp25,56 miliar,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah Agus Mulyadi.

Saat sejumlah dinas aktif menggunakan anggaran, dinas kesehatan yang berada di garis depan, ternyata lebih irit berbelanja. Dari alokasi Rp15,8 miliar, mereka baru mengeluarkan Rp3,89 miliar. Sementara itu, dinas yang sudah menggunakan semua jatahnya ialah dinas perdagangan, RSUD Gunung Jati, dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas perhubungan, dan Satpol PP. “Satpol PP sudah mengajukan tambahan anggaran lagi untuk melakukan sosialisasi pencegahan covid-19,” tambah Agus Mulyadi. (HS/UL/N-2)