Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR Bengkulu Rohidin Mersyah memastikan pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri
"Sekda segera akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan. Jika aturannya sudah jelas saya minta dalam minggu ini dapat segera dibayarkan khusus kalangan ASN," kata Rohidin di Bengkulu, Rabu, (13/5).
Sedangkan THR untuk tenaga honorer, kata Rohidin, penyalurannya tidak perlu menunggu aturan dari pemerintah pusat, sebab itu merupakan kebijakan daerah.
Ia juga memastikan anggaran THR untuk tenaga honorer ini sudah dialokasikan dalam APBD Provinsi Bengkulu 2020.
Untuk tenaga honorer, mereka akan menerima THR yang besarannya sama dengan nilai satu bulan gaji.
"Silahkan segera dibayarkan, untuk honorer di lingkungan pemda. Anggarannya sudah tersedia dan ini juga merupakan kebijakan internal kita," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan berdasarkan PP nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian THR Tahun 2020, hanya ASN yang tidak memiliki jabatan setara fungsional ahli utama yang berhak menerima THR.
Sedangkan mekanisme penyaluran THR bagi tenaga honorer yakni menunggu OPD terkait tempat honorer itu bekerja mengusulkan ke BPKAD.
Selain itu, Hamka juga menegaskan baik PNS dan tenaga honorer di Bengkulu dilarang mudik Lebaran 2020 untuk memutus rantai penularan covid-19 di daerah itu.
"Sama halnya dengan THR honorer, anggarannya sudah siap, bahkan dari jauh hari. Tinggal nanti, OPD terkait berkoordinasi dengan BPKAD bagaimana mekanismenya," pungkasnya. (OL-8)
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara lebih baik dan tepat. Kebiasaan untuk menumpuk belanja di akhir tahun mesti bisa ditinggalkan agar uang negara
Hari ini menjadi hari terakhir layanan Posko THR 2024. Setelah Posko ditutup, Kementerian Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti aduan-aduan THR yang masuk.
Tunjangan Hari Raya (THR) bagaikan angin segar bagi para pekerja. Namun, harus diakui pula, dana segar itu selalu datang bersamaan dengan derasnya kebutuhan menjelang hari raya.
Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut ialah meningkatnya belanja pemerintah, terutama terkait bansos dan pelaksanaan pemilu.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan akan memberlakukan sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban membayar THR
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI mengungkapkan masih ada sejumlah perusahaan di Jakarta yang belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved