Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMPROV Sulawesi Selatan pada refocusing tahap pertama menganggarkan Rp500 miliar untuk penanganan pandemi korona. Hingga Rabu (22/4), kasus positif covid-19 mencapai 374 orang, dan 73 di antaranya sembuh, serta 30 kasus meninggal dunia. Menurut Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah (BKAD) Sulsel, Junaedy, peruntukan anggaran tersebut untuk tiga hal, yaitu penangan kesehatan dan keselamatan, jaring pengaman sosial, serta penangan dampak ekonomi akibat Covid-19.
Sejak virus korona masuk Sulsel, dan refocusing disetujui dewan, hingga saat ini Pemprov Sulsel baru menggelontorkan sekitar Rp85,8 miliar.
"Rp500 M itu kan pagu, kita berharap ada efisiensi," kata Junaedy seraya menambahkan Pemprov Sulsel itu hanya supporting.
"Kita hanya trigger. Bantuan Pemprov ke kabupaten/kota itu hanya stimulan saja, karena ada juga bantuan dari pemerintah pusat," kata Junaedy dalam keterangan persnya via video konferens, Rabu (24/4)
Dampak covid-19 menyebabkan penerimaan daerah di Sulsel anjlok hingga 50%. Sulsel masih berharap dengan dana transfer dari pemerintah pusat seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana aloksi khusus (DAK).
"Selama ini dana transfer dari pusat itu sebanyak 70 persen dari postur anggaran kita. Jadi memang tergantung dari dana transfer. Yang ada sekarang DBH dipotong 33 persen, DAU 10 persen dan DAK 30 persen. Bahkan DAK sempat ditahan," ungkap Junaedi
Hal serupa diutarakan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah pada Rapat Terbatas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Restoran Sunachi Hotel Claro, Jalan AP Pettarani Makassar, Selasa (21/4) malam.
Setelah Covid-19 selesai sebut Nurdin, akan ada masalah baru, yaitu resesi ekonomi, sehingga kemungkinan DAU Sulsel akan dipotong hingga 50 persen.
"Dari Rp500 miliar yang disiapkan DPRD kami sudah menghitung sehemat mungkin yang akan terpakai sebesar Rp127 miliar," sebutnya.
Sehingga lanjut Junaedy, Pemprov Sulsel akan melakukan refocusing tahap dua, sejalan terbitnya SKB Menteri Keuangan dan Meneteri Dalam Negeri tentang penyesuaian APBD untuk penangan Covid-19, 14 April lalu.
baca juga: Babel Akan Keluarkan Aturan Masuk Pasar Harus Pakai Masker
"Ditekankan penghematan pada 15 item, dengan objek belanja opersional, makan minum, pengadaan ATK dan yang sifatnya personal semua dipotong 50 persen," tutup Junaedy tanpa menyebut kapan refocusing tahap dua itu. (OL-3)
Karst Maros-Pangkep di Sulawesi Selatan kaya akan situs seni cadas yang terkenal sebagai lukisan gua tertua di dunia.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akui dirinya membahas Pilgub Sulsel bersama Jokowi
Petani di Bone Sulsel bersyukur terhindar dari kekeringan
SELEBGRAM wanita asal Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga melakukan penipuan terhadap member arisan, dengan tidak menyerahkan uang arisan yang sudah disetorkan peserta arisan.
Kasat Reskrim dan Kasat Intel Toraja Utara dicopot dari jabatannya karena terjerat judi online.
JEMAAH An Nadzir di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), kembali menggelar lebaran Idul Adha lebih dulu dari lebaran yang ditetapkan pemerintah.
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved