Pemda Siapkan Anggaran untuk Antisipasi PHK

SEJUMLAH pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif terkait banyaknya karyawan yang dirumahkan akibat wabah virus korona. Bentuknya mulai dari anggaran untuk subsidi hingga imbauan agar pengusaha memberikan bantuan sembako.

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) misalnya, sudah menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi dampak covid-19 terhadap masyarakat kurang mampu dan pekerja yang mengalami PHK. Sekretaris Daerah Pemprov Babel, Naziarto, mengatakan kendati belum ada laporan pekerja yang mengalami PHK di wilayahnya, Pemprov Babel menyiapkan antisipasi.

“Pak Gubernur Erzaldi sudah melakukan antisipasi dengan ke bijakan menyiapkan anggaran untuk subsidi bagi masyarakat kurang mampu dan para pekerja yang mengalami PHK dan yang dirumahkan,” ujarnya, kemarin.

Naziarto pun meminta kebijakan gubernur soal anggaran itu diikuti juga oleh kabupaten/kota di Babel. “Kami harap perusahaan jangan memanfaatkan covid-19 ini untuk melakukan PHK,” tegas Naziarto.

Anggaran juga disiapkan Pemprov Jawa Tengah yaitu Rp1 triliun untuk jaring pengaman ekonomi serta sokongan dari kartu prakerja. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan pihaknya sedang menggenjot pendataan kartu prakerja untuk buruh yang menjadi korban PHK. “Dalam dua hari saja sudah dilaporkan ke saya ada 2.869 buruh kena PHK dan 454 dirumahkan,” katanya.

Adapun juru bicara Pemprov NTT untuk penanganan covid-19, Marius Jelamu mengatakan pihaknya belum mengalokasikan anggaran khusus bagi karyawan yang dirumahkan. Anggaran yang ada hanya untuk warga miskin di daerah itu yang berjum lah 481.000 rumah tangga miskin sebesar Rp544 miliar.

Pemprov NTT berharap pengusaha di daerah itu dapat memberi bantuan. “Kami minta pengusaha tidak meniadakan sama sekali. Perlu ada rasa kemanusiaan karena karyawan juga butuh makan. Mungkin dalam bentuk sembako,” ungkapnya.

Pemutusan hubungan kerja juga menimpa lebih dari 1.000 karyawan yang bekerja di hotel, restoran, pabrik, dan lainnya di Banyumas, Jawa Tengah. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Banyumas telah melaporkan ke dinas terkait agar para karyawan itu mendapat bantuan.

Penyelesaian masalah

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal mengatakan Indonesia saat ini sedang darurat PHK. Dibukti kan dari data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta yang mengatakan terdapat 162.416 pekerja telah melapor karena di-PHK dan di rumahkan.

Menurut Said, jika tidak ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah, PHK akan merembet ke sejumlah industri. Ia memprediksi bahwa langkah efisiensi dengan mengurangi pekerja akan muncul dalam dua bulan ke depan di industri otomotif, komponen otomotif, komponen elektronik, tekstil, garmen, dan sepatu.

KSPI menyarankan pemerintah dan perusahaan melakukan beberapa hal. Mulai dari menurunkan biaya produksi dari perusahaan swasta hingga memberi bantuan secara tunai kepada buruh, pengemudi transportasi daring, dan masyarakat kecil yang lain. “Pemerintah juga perlu mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan dana cadangan dari bunga deposito dana peserta dan dana jaminan kecelakaan kerja untuk membantu buruh,” imbuhnya. (AS/DW/LD/PO/MY/FB/Hld/X-11)