Tiga Gubernur Eks Sunda Kecil Bertemu Bahas RUU Provinsi Bali

TIGA gubernur di wilayah eks Negara Sunda Kecil yakni Bali, NTB, NTT bertemu di Bali. Mereka adalah Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Bukan hanya gubernurnya. Masing-masing provinsi didampingi oleh tim dari masing-masing birokrasi. Pertemuan tiga gubernur dan tim ini diinisiasi oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dalam rangka menyempurnakan RUU Provinsi Bali. Pertemuan diserta jamuan makan malam ini digelar di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Selasa malam (3/3). Selain gubernur dari tiga provinsi tersebut, hadir pula Anggota DPR RI, DPD RI Dapil Bali, Pimpinan DPRD Provinsi Bali, NTB, NTT.

Dalam pemaparannya, Gubernur Bali I Wayan Koster menjelaskan, Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Undnag-Undang itu masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Undang-undang ini sudah kurang sesuai dengan kondisi saat ini, karena yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam Undang-undang ini, Bali, NTB, dan NTT merupakan negara bagian bernama Sunda Kecil sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat.

Selain itu, Undang-undang ini hanya bersifat administratif, tidak memberi kerangka hukum pembangunan Bali secara utuh sesuai potensi dan karakteristik, sehingga kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman dalam pembangunan daerah Bali.

Menurut Koster, tujuan dari RUU Provinsi Bali ini agar pembangunan di Provinsi Bali dapat diselenggarakan secara menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi.

"Jadi memang ini harus kita lakukan penyesuaian dan kami ingin pembangunannya di Bali ini bisa di jalankan dengan manajemen satu kesatuan wilayah yaitu Satu Pulau Satu pola dan Satu tata kelola," ujarnya.

Undang-undang untuk Bali, lanjut Koster penting untuk menata pembangunan di Bali yang berkaitan dengan alam, manusia dan kebudayaan. Pemaparan yang panjang lebar oleh Koster mendapat dukungan dari dua gubernur lainnya.

"Saya sangat mendukung berdirinya undang-undang tentang Provinsi Bali. Tapi tentunya tidak boleh menghilangkan undang-undang yang telah ada terkait terbentuknya 3 (tiga) provinsi. Ada sejarah terbentuknya 3 (tiga) provinsi yang harus kita jaga agar sejarah para senior-senior yang telah bersama-sama membangun 3 (tiga) provinsi," ujar Viktor Laiskodat, Gubernur NTT.

Dalam semangat inklusif, apapun undang-undangnya, apapun bentuknya tetapi dunia akan maju dalam sebuah peradaban yang maju dengan borderless. Jangan sampai ada batas batas-batas administratif dan batas-batas pelayanan yang sangat kaku yang membuat kita sangat tidak bisa berhubungan satu sama lain.

baca juga: PT DDFI Diminta Genjot Produksi Daging

Namun Laiskodat tetap mengingatkan agar UU Provinsi Bali juga tidak bisa menghilangkan nilai jalinan kerja sama di tiga provinsi yang terikat dalam sejarah pembentukannya. Prinsipnya, NTT sangat setuju dan mendorong percepatan agar bisa cepat selesai.

"Kami senang, tapi tolong sejarah terbentuknya tiga provinsi ini tetap dicantumkan sebagai dasar terbentuknya undang-undang itu, urusan nanti di dalamnya macam apa tetapi kita terikat di dalam sebuah semangat yang dibangun pada masa itu," ujarnya. (OL-3)