Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KABUPATEN Luwu Utara ditetapkan sebagai Kabupaten dengan keterbukaan informasi publik, oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Selatan pada Malam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019. Peringkat di bawahnya ada Kota Parepare, Kabupaten Bone, Sinjai, Bantaeng, Luwu Timur serta Kota Makassar berada di peringkat tujuh.
Selain kabupaten/kota, penghargaan yang sama juga diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel. Peringkat pertama jatuh kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, disusul Dinas Pemuda Olahraga Sulsel, RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menyerahkan penghargaan kepada daerah-daerah berprestasi di Taman Lakipadada, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka Makassar, Selasa (10/12/2019) malam.
"Atas nama pemerintah, menyampaikan apresiasi kepada Komisi informasi Provinsi Sulawesi Selatan atas penganugerahan awards ini, yang diberikan kepada seluruh OPD dan kabupaten/kota," kata Nurdin Abdullah.
Ia mengatakan, keterbukaan informasi publik adalah sebuah kebutuhan. Apalagi pada era teknologi informasi saat ini.
"Keterbukaan informasi adalah sebuah kebutuhan, seiring dengan revolusi industri 4.0. Jadi saya ingin sampaikan dunia sekarang dalam genggaman. Jadi kita tidak bisa lagi, tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi," urai Nurdin.
baca juga: Pematangsiantar Terima Penghargaan Kota Peduli HAM 2019
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulsel, Pahir Halim menambahkan, dalam sudut pandang demokrasi, keterbukaan menjadi penentu berkualitasnya demokrasi dari keterbukaan yang ada, termasuk badan publik.
"Saya menyampaikan apresiasi kepada bapak-ibu bupati dan wali kota atas kerja samanya yang sangat harmonis. Untuk tingkat provinsi, kami juga sangat apresiasi atas partisipasinya. Walaupun kali pertama untuk ikut dalam penilaian di tahun 2019 ini," pungkas Pahir. (OL-3)
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi, Uckhy Adhitya, melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kantor pemerintahan di Kota Bekasi
Layanan pembuatan paspor dan keimigrasian lainnya akan tetap beroperasi pada saat akhir pekan (weekend)
Selain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri berfungsi sebagai pelindung, penengah konflik, dan penyuluh masyarakat.
Firma konsultasi manajemen Kearney AS menyebut penggunaan AI berpotensi menyumbang hampir US$1 triliun produk domestik bruto (PDB) Asia Tenggara pada 2030.
Pemerintah menargetkan 18 layanan publik yang terimbas insiden serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 bisa pulih dan melayani masyarakat pada akhir Juni 2024.
SERVER PDNS Kominfo mengalami serangan siber. Guru Besar bidang IT Prof Marsudi Wahyudi Kisworo mengatakan bahwa di dunia keamanan komputer tidak ada sistem yang dijamin keamanannya.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved