Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
REALISASI pajak daerah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang per November 2019, masih berada di angka 59,41 persen. Hal itu menyebabkan salah satu OPD di lingkup Pemko Padang tersebut tancap gas.Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang mencatat realisasi PAD hingga 25 November 2019 baru sekitar Rp480,16 miliar atau 59,41 persen dari target tahun 2019 sebesar Rp808,7 miliar.
Kepala Bapenda Kota Padang, Alfiadi mengatakan, capaian angka baru 59.41 persen hingga akhir November, karena target PAD tahun ini naik 41 persen dari tahun sebelumnya.
"Ini yang menyebabkan rencahnya realisasi PAD Kota Padang. Tahun lalu hanya Rp603,72 miliar. Tapi, sekarang mencapai Rp808,7 miliar," ungkapnya, Kamis (28/11/2019).
Ditambahkannya, kenaikan itu mulai dari pajak daerah sebesar 41 persen, retribusi daerah 33 persen, ditambah kenaikan PAD lain yang sah sebesar 21 persen.
Secara garis besar, sebutnya, dari target Rp807,7 miliar tersebut terdiri dari pajak daerah sebesar Rp565,43 miliar, retribusi daerah Rp95,88 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp11,55 miliar dan PAD lainnya yang sah Rp135,41 miliar.
baca juga: Pesisir Utara Surabaya Berpotensi Jadi Pusat Ekonomi Baru
Meskipun capaian PAD masih berada pada angka 59,41 persen, beber Alfiadi, namun angkanya akan terus naik setiap hari. Pihaknya berharap sampai akhir 2019 atau Desember nanti realisasi pajak daerah akan mencapai 100 persen. (OL-3)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pada Bidang Pendidikan telah direalisasikan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD sebanyak 367 RKB, Pembangunan SMP Baru yakni SMPN 14, SMPN 15 dan SMPN 16 Denpasar.
Penerima BBM bersubsidi di Bangka Belitung harus membayar pajak kendaraan.
"Nanti akan membuat perda tentang retribusi sampah mengatur hasil pengelolaan sampah di Supiturang. Sehingga sampah yang sudah dihasilkan TPA bisa berdampak pada PAD."
DPRD dan Pemprov DKI sepakat nilai rancangan APBD untuk 2024 sebesar Rp81,7 triliun.
Juru parkir menjadi salah satu ujung tombak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggenjot perolehan retribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved