Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SERAPAN APBD 2019 Nusa Tengara Timur (NTT) hingga 31 Agustus lalu baru mencapai 48,78%. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT memastikan bulan ini dan Oktober mendatang persentase serapannya akan meningkat seiring dengan masih dikerjakannya sejumlah proyek.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT Zakarias Moruk menyebutkan baru terserapnya anggaran sebesar itu dari total Rp5,3 triliun karena pencairan anggaran baru dilakukan pada Maret 2019. Oleh karena itu, angka serapan anggaran yang baru 48,78% tidak meleset dari target.
“Selama Januari-Maret masih proses penyelesaian administrasi, dokumen rencana kerja anggaran, dan lain-lain,” kata Zakarias di Kupang, kemarin.
Ia menyebutkan, sejumlah proyek yang masih dikerjakan pada September-Oktober dan akan meningkatkan persentase APBD 2019, antara lain proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Kami optimistis pada triwulan IV serapan anggaran pada setiap satuan perangkat daerah bisa tercapai sesuai target,” ujarnya.
Menurutnya, pada pekan kedua September, pemerintah akan mengajukan perubahan anggaran ke DPRD. Dengan demikian, struktur anggaran di setiap organisasi perangkat daerah akan berubah dan memengaruhi persentase penyerapan anggaran.
“Artinya, ada organisasi perangkat daerah yang anggarannya bertambah, tetapi ada juga yang tidak berubah,” tuturnya.
Demikian halnya dengan penyerapan APBD di Kabupaten Lembata, NTT, yang saat ini posisinya baru 24%. Walau demikian, pemerintah kabupaten setempat optimistis pada akhir Desember 2019 penyerapan dapat mencapai 90%.
Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langoday mengatakan penyerapan APBD yang baru 24% karena geliat pembangunan baru dimulai pada Juli lalu dan puncaknya akan berlangsung pada November mendatang. Sejumlah pekerjaan sudah berjalan baik, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan program di sektor pariwisata.
Di Bangka Belitung, penyerapan APBD provinsi itu hingga saat ini mencapai 75% dari total APBD Rp8,1 miliar. (PO/PT/RF/N-1)
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved