Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PULUHAN warga mengadukan sebuah pengembang yang diduga bodong ke DPD Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggara Timur (NTT) lantaran menjual murah rumah bersubsidi.
"Pengembang itu minta konsumen menyetor uang muka sebesar Rp10 juta, kemudian mencicil Rp1 juta selama 48 bulan. Saya minta masyarakat tidak tergiur dengan modus penipuan seperti ini," kata Ketua DPD REI NTT Bobby Pitoby kepada wartawan di Kupang, Jumat (26/7).
Dia menyebutkan, tidak kurang dari 50 orang telah menyetor uang muka untuk membeli rumah di pengembang yang belum disebutkan namanya tersebut.
Padahal menurut Bobby, harga satu unit rumah bersubsidi sebesar Rp158 juta. Jika pengembang itu menerima uang muka Rp10 juta ditambah total cicilan 48 bulan atau Rp48 juta, total harga rumah hanya Rp58 juta.
"Itu bodong," tandasnya.
Baca juga: Kondisi Ekonomi Kondusif, Pengembang Properti Optimis
Selain itu aturan yang berlaku di pengembang tersebut, yakni uang muka disetor ke pengembang, sedangkan cicilan disetor ke pihak ketiga.
"Yang benar sesuai aturan ialah cicilan disetor ke bank yang tunjuk oleh pemerintah, bukan disetor ke pihak ketiga," tambah Bobby.
Dia minta masyarakat hati-hati dengan pengembang tersebut. Jangan sampai setelah uang terkumpul, pengembang melarikan diri.
Menurut Ketua DPW Garda Pemuda Nasdem NTT tersebut, setiap hari ada saja warga yang menanyakan penjualan rumah subsidi murah tersebut.
"Mereka tanya apakah ada program seperti ini. Saya bilang tidak ada, dan jangan sampai tergiur," kata Dia.
Yang menjadi persoalan, tambah Bobby, pengembang itu tercatat sebagai anggota REI NTT.
"Saya sudah panggil dan beri peringatan," katanya.
Jika program jual rumah murah itu tidak dihentikan, Dia mengancam akan memecat pengembang tersebut dari anggota REI dan melaporkan ke aparat penegak hukum.
"Saya juga akan laporkan ke pemerintah agar izinnya dicabut," tandasnya. (A-4)
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
KREDIT perumahan rakyat (KPR) subsidi tumbuh cukup tinggi di tahun ini. Namun, kuota KPR subsidi diprediksi akan segera habis di Agustus nanti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved