Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
HARI Otonomi Daerah ke-23 di Klaten, Jawa Tengah, diperingati dengan upacara bendera di halaman pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten, Kamis (25/4).
Upacara Hari Otonomi Daerah 2019, yang diikuti jajaran ASN di lingkungan Pemkab Klaten itu dipimpin Sekretaris Daerah Jaka Sawaldi. Dalam upacara tersebut, Jaka mewakili Bupati Klaten membacakan
sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Melalui otonomi daerah, kata Mendagri, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kreativitas dan inovasi. Optimalisasi kreativitas dan inovasi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, diperlukan guna memperkokoh pembangunan nasional.
Hal itu sesuai tema Hari Otonomi Daerah 2019, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang kreatif dan inovatif.
"Tema ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat kepada pemerintah untuk memberdayakan ekonomi daerah dalam upaya mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan daerah," paparnya.
Perjalanan otonomi daerah pascareformasi hingga sekarang, dapat dikatakan banyak kemajuan yang dicapai. Oleh karena itu, dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing.
Dalam sambutannya, Mendagri memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya pemilu serentak yang berjalan lancar, aman, dan tertib. Tjahjo berharap pemerintah daerah senantiasa menjaga suasana di masyarakat yang kondusif, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. (A-2)
Realisasi investasi seolah hanya klaim sepihak dari pemerintah.
Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah utama dalam menuntaskan program prioritas adalah beberapa pembangunan infrastruktur.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
Peran penting aparatur sipil negara (ASN) dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengklaim reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di wilayahnya cukup berhasil.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, jajaran Imigrasi Palu juga diminta untuk terus menjaga integritas dalam bekerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved