Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI Otonomi Daerah ke-23 di Klaten, Jawa Tengah, diperingati dengan upacara bendera di halaman pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten, Kamis (25/4).
Upacara Hari Otonomi Daerah 2019, yang diikuti jajaran ASN di lingkungan Pemkab Klaten itu dipimpin Sekretaris Daerah Jaka Sawaldi. Dalam upacara tersebut, Jaka mewakili Bupati Klaten membacakan
sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Melalui otonomi daerah, kata Mendagri, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kreativitas dan inovasi. Optimalisasi kreativitas dan inovasi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, diperlukan guna memperkokoh pembangunan nasional.
Hal itu sesuai tema Hari Otonomi Daerah 2019, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang kreatif dan inovatif.
"Tema ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat kepada pemerintah untuk memberdayakan ekonomi daerah dalam upaya mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan daerah," paparnya.
Perjalanan otonomi daerah pascareformasi hingga sekarang, dapat dikatakan banyak kemajuan yang dicapai. Oleh karena itu, dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing.
Dalam sambutannya, Mendagri memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya pemilu serentak yang berjalan lancar, aman, dan tertib. Tjahjo berharap pemerintah daerah senantiasa menjaga suasana di masyarakat yang kondusif, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. (A-2)
Dudung juga membuka kemungkinan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jika ditemukan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM mengatakan jajarannya sudah menerapkan work from home atau WFH
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved