Belum Ada Jembatan, Warga Neglarasi Setiap Hari Seberangi Sungai

SEJUMLAH warga dan pelajar di Desa Neglarasi, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terpaksa menyeberangi sejumlah aliran sungai lantaran belum terdapat jembatan gantung. 

Di wilayah itu terdapat setidaknya lima titik aliran sungai yang belum dilengkapi dengan jembatan.

"Karena belum ada jembatan, masyarakat dan para pelajar terpaksa melintasi aliran sungai," kata Kepala Desa Neglasari, Nasihin, kemarin.

Lima titik itu berada di aliran Sungai Ciakar (Gonggang), Sungai Jambelaer, Sungai Cigeumeu, Sungai Bojonghuni, dan Sungai Cikahuripan. Dari lima titik itu, yang saat ini cukup menjadi prioritas yakni pembangunan jembatan di aliran Sungai Jambelaer.

"Yang jadi prioritas itu di Sungai Jambelaer karena perlu untuk menunjang perekonomian masyarakat dan anak-anak sekolah," terangnya.

Di Desa Neglasari terdapat sejumlah sekolah dasar yakni SDN Cikahuripan, SDN Cikole, SMPN 3 Agrabinta, termasuk MTs Leles, MA Leles, serta SMKN Leles. 

Pelajar di sekolah itu bukan hanya berasal dari Desa Neglasari saja, tapi juga dari Desa Bunisari, Mulyasari, dan Karangsari, yang notabene wilayahnya berdekatan.

"Kalau kemarau tidak berisiko. Tapi kalau turun hujan, arusnya cukup deras. Tidak bisa dilalui. Ini yang kami khawatirkan. Bisa satu minggu bahkan lebih. Tergantung curah hujan," kata dia.

Baca juga: Sungai Cibanjaran Meluap Ratusan Siswa SD dan SMP Diliburkan

Upaya mengajukan permohonan pembangunan jembatan gantung sudah sering dilakukan. Pengajuannya dilakukan ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur.

"Selama ini memang belum ada jembatan. Warga sebetulnya sudah swadaya membangun jembatan bambu, tapi tidak bertahan lama. Paling kuat 1 tahun karena rusaknya terbawa air saat hujan deras dan lainnya," ungkapnya.

Nasihin tak menutup mata keterbatasan anggaran yang dialokasikan APBD Kabupaten Cianjur membuat upaya pembangunan jembatan relatif membutuhkan waktu lama. Apalagi dipastikan bakal ada skala prioritas dalam pembangunannya.

"Mungkin terlalu besar anggaran pembangunannya dan banyak yang mesti dibangunnya. Tapi kami berharap ada bantuan anggaran dari pusat atau provinsi," tuturnya.

Nasihin mengatakan bukan tidak mau mengalokasikan pembangunan jembatan menggunakan Dana Desa. Hanya saja aspirasi dari masyarakat, mereka menginginkan agar diprioritaskan memperbaiki infrastruktur jalan yang kondisinya amburadul.

"Kesepakatan ini dituangkan dalam musdus (musyawarah kedusunan) hingga ke musdes (musyawarah desa). Hasilnya, masyarakat menginginkan agar
diprioritaskan memperbaiki kondisi jalan rusak. Alasannya, kalau jembatan itu tidak terlalu prioritas karena setiap musim kemarau masih bisa dilintasi. Saya mah ngikutin saja kemauan masyarakat," bebernya.

Panjang jalan rusak di Desa Neglasari mencapai 59 kilometer. Sepanjang ruas jalan itu nyaris bertanah dan lumpur.

"Memang sangat miris sekali kondisi jalan di Desa Neglasari. Bayangkan saja, sepanjang 59 kilometer jalannya bertanah dan berlumpur," ungkapnya.

Ia berharap pemerintah bisa segera memerhatikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayahnya. Dengan demikian, ke depan bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Kalaupun tidak dari kabupaten, mungkin saja ada bantuan dari provinsi atau dari pusat," pungkasnya. (OL-3)