Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Resor (Polres) Sumenep, Jawa Timur, akan memeriksa semua kepala desa (Kades) di Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Sumenep. Mereka diperiksa terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa melalui APBDes sejak 2015 hingga 2017.
Berdasar surat panggilan, para kepala desa itu akan diperiksa di Unit IV/Tipikor Satreskrim mulai pekan depan.
"Memang benar. Semua kepala desa di Kecamatan Arjasa. Kami sudah berkirim surat ke Bupati soal rencana pemeriksaan itu," kata kepala Satreskrim Polres Sumenep Ajun Komisaris Tego S Marwoto, Selasa (5/3).
Dalam surat dengan nomor B/34/II/Satreskrim itu, lanjut Tego, disampaikan adanya surat perintah penyidikan tertanggal SP-Tugas/20/II/2019/Satreskrim tertanggal 26 Februari 2019 terhadap semua kades di Kecamatan Arjasa.
Baca juga: Presiden Minta Jaga Perputaran Uang Dana Desa
Tego menjelaskan, sampai saat ini belum ada penetapan tersangka karena masih dilakukan pemeriksaan awal. Ia memastikan, jika benar terjadi penyimpangan maka pihaknya tidak akan segan menetapkan tersangka, termasuk melakukan penahanan jika diperlukan.
Kasus yang ditangani Unit Tipikor tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) 2015 hingga 2017.
Data sementara Polres, sebagian kegiatan melalui dana tersebut tidak dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, serta ada pula yang sumber pembiayaan tidak hanya satu.
Namun, Tego menolak memberikan data rinci dengan alasan masih proses pemeriksaan awal dan akan dipublikasikan setelah penyidik memperoleh data pasti.
"Nanti pasti akan kami sampaikan secara jelas setelah penyidik memiliki data yang sudah pasti. Ini masih proses pemeriksaan awal," ungkapnya.
Untuk pemeriksaan para pimpinan pemerintahan desa itu, lanjut dia, pihaknya tidak menunggu jawaban bupati atas surat yang dikirim sebelumnya. Sebab, penanganan kasus korupsi membutuhkan gerak cepat untuk menghindari penghilangan barang bukti.(OL-5)
KPK memaparkan 10 modus korupsi yang kerap terjadi di daerah, mulai dari suap pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan di lingkungan ASN.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Penurunan kemiskinan di Indonesia melambat. Simak analisis mengapa kepemimpinan ekosistem dan tata kelola lebih krusial daripada sekadar besaran anggaran.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menilai pemanfaatan dana desa untuk pengendalian tuberkulosis (TB) tetap relevan dan tepat sasaran.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Video detik-detik truk tertebrak kereta itu pun ramai di media sosial. Dalam tayangan videonya, terlihat satu unit truk fuso mogok tepat di dengah perlintasan rel kereta.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Jatim) mulai membahas, dan mematangkan serta mengkaji kebijakan pajak kendaraan listrik.
Pulung Chausar meraih Beritajatim.com Award 2026 sebagai Tokoh Inspiratif Jawa Timur. Inovasinya dalam komunikasi publik dan Prasetya Media Summit jadi sorotan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah mengajak kolaborasi nasional menurunkan angka kematian ibu pada Hari Kartini 2026.
KEJATI Jatim menahan kepala dinas ESDM Provinsi Jatim Aris Mukiyono, dan menyita uang tunai Rp2,3 miliar dalam kasus dugaan pungli izin pertambangan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.
Pemerintah percepat digitalisasi UMKM sesuai arahan Prabowo. Sebanyak 750 pelaku usaha di Surabaya mulai didorong mengadopsi teknologi digital dan AI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved