Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun atau tepatnya Rp95.351.054.224.324.
Kesepakatan itu diambil setelah lima komisi DPRD membahas dan mendalami usulan Rancangan APBD 2026 selama lima hari, sejak Selasa (5/8) hingga Senin (11/8).
Ketua Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan besaran angka tersebut telah disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab). “APBD kita ada kenaikan menjadi Rp95,351 triliun,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/8).
Khoirudin mengapresiasi capaian inflasi DKI Jakarta yang masih di bawah rata-rata nasional, menunjukkan pertumbuhan ekonomi ibu kota lebih baik dibandingkan nasional.
“Pertumbuhan ekonominya di atas ekonomi nasional. Sehingga ada rasa optimis,” jelas Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut.
Ia menegaskan, Pemprov DKI diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Rapimgab yang berlangsung hingga larut malam itu pun akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama.
“Kami bahagia akhirnya bisa menyepakati angka yang akan kita persembahkan untuk warga Jakarta,” pungkas dia. (P-4)
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp71,4 triliun. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan Rp74,2 triliun.
Revisi anggaran dari Rp95 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun seharusnya dijadikan dasar untuk memperkuat efisiensi birokrasi dan fokus pada program prioritas publik.
Jakarta memiliki kemampuan fiskal yang kuat sehingga seharusnya tidak bergantung pada dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat.
DPRD DKI mendapat info pemerintah pusat memangkas dana transfer ke DKI Jakarta dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2026.
DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026.
Ia menyebut, operasi pengendalian yang dilakukan menunjukkan populasi ikan sapu-sapu sudah tidak terkendali.
Pentingnya penyediaan armada pendukung yang siaga, seperti kapal tunda (tugboat), guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas laut secara cepat.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Nova Paloh menekankan bahwa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk merekatkan kembali hubungan yang mungkin merenggang akibat kesibukan sehari-hari.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta agar ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI setelah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kongsor.
Trans-Jakarta memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung transportasi Ibu Kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved