Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAHANA Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta mengkritisi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyatakan polusi udara tengah terjadi di seluruh dunia, bukan hanya Kota Jakarta.
Pengkampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah mengatakan pernyataan tersebut tidak patut diucapkan oleh pemimpin kota.
"Ini juga menunjukkan heru tidak memiliki visi menjadikan Jakarta lebih baik dari kota-kota lain di dunia dalam hal penanganan polusi udara," jelasnya kepada Media Indonesia, Rabu (19/6).
Baca juga : Tilang Uji Emisi Disetop Lagi, Legislator Sebut Kajian Kurang Matang
Ia menjelaskan, Heru Budi seharusnya tidak perlu membawa kejadian negara lain hanya untuk melindungi ketidakbecusan dirinya mengelola Jakarta dari polusi tinggi.
"Ini murni persoalan tata kelola di Jakarta yang dipimpin Heru," ujar Anca sapaan karibnya.
Anca melanjutkan, selama ini pemerintah tidak mengatasi persoalan udara di hulu, artinya pemerintah belum serius menangani polusi udara.
Baca juga : Tilang Uji Emisi Banyak Diprotes Pengendara, Ini Jawaban Dinas LH
"Pemerintah sibuk meredakan polusi udara di hilir melalui watermist misalnya, pengaturannya tidak diperketat," jelasnya.
Walhi juga menilai belum ada perubahan signifikan dari penanganan polusi udara, hal itu dilihat dari situs IQAir pukul 09.00 WIB, indeks kualitas udara Jakarta berada di angka 158 US Air Quality Index (AQI US).
Dari angka tersebut, Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk nomor tiga di dunia. Konsentrasi polutan tertinggi dalam udara DKI Jakarta hari ini adalah PM2.5 dengan konsentrasi 65µg/m³.
Baca juga : Resmi Dimulai, Tilang Uji Emisi akan Berlangsung Hingga Akhir 2023
"Akar persoalan polusi udara belum diatasi sepenuhnya seperti transportasi, pembangkit listrik, industri, maupun TPA belum ada perubahan signifikan dari sektor-sektor tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi soal buruknya kualitas udara di Jakarta beberapa waktu ini.
Menurutnya, polusi tersebut tak hanya terjadi di Jakarta. Namun, polusi tinggi juga terjadi di seluruh dunia
Baca juga : Heru Imbau Masyarakat Segera Uji Emisi
"Memang dunia begitu ya, semua polusi," kata Heru kepada wartawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).
Kendati polusi yang memburuk, Heru mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi tingginya polusi di Jakarta.
Langkah serupa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tahun-tahun sebelumnya, dilakukan kembali untuk menekan angka polutan yang tinggi.
"DKI kan ada watermist nanti. Ada pembatasan kendaraan, uji emisi," ujar Heru. (Far/Z-7)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
penggunaan motor konvensional dinilai menjadi masalah utama dalam perubahan iklim yang saat ini terjadi tidak hanya di Indinesia, tapi juga di seluruh dunia.
Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-2 terburuk di dunia dengan angka 177 atau masuk dalam kategori tidak sehat.
Kualitas udara di Jakarta pada Sabtu (27/7) pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki posisi kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
Kualitas udara di Jakarta pada Jumat (26/7) pagi masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jakarta menduduki peringkat ketiga sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved