Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Jakarta bagi warga yang tinggal di luar daerah merupakan upaya menegakkan aturan.
Hal ini merespons adanya kritik dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait penonaktifan NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta.
"Sekali lagi, Pemda DKI hanya melaksanakan aturan yang sudah ada," kata Heru di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (17/5).
Baca juga : Punya Rekam Jejak Menarik, Duet Anies-Ahok di Pilgub DKI Jakarta Dinilai Potensial
Heru mengatakan jika warganya sudah tinggal di daerah lain, di luar Jakarta, maka rumahnya dan alamatnya dipakai oleh orang yang tidak dikenal. "Banyak masukan dari tokoh masyarakat," katanya..
Selain itu, Heru menyebutkan ada pengusaha atau pemilik indekos yang mengeluh keberatan terhadap warga yang sudah pindah domisili dari Jakarta, tetapi KTP-nya masih di alamat yang lama. Lalu, ada juga warga yang sudah meninggal dunia tetapi tidak dilaporkan kabar kematiannya kepada perangkat setempat seperti RT dan RW.
"Yang terakhir, yang sangat perlu mendapatkan perhatian, jika seseorang itu kecelakaan, alamatnya berbeda, tempat RT-nya sudah tidak ada RT, tempat lokasi yang di alamat itu sudah tidak ada bangunan rumah, kemana kita mau memberitahu keluarga? Dan itu terjadi," kata Heru.
Baca juga : DKI Mulai Penonaktifan KTP, Dukcapil Buka Forum Sanggah Bagi Yang Keberatan
Karena itu, Heru menegaskan pentingnya ketertiban terkait administrasi penduduk dari sisi keamanan ataupun administrasi perbankan.
Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkritik rencana Pemprov DKI soal penonaktifan NIK KTP warga Jakarta yang tinggal di luar daerah. Menurut Ahok, warga yang menjadi sasaran penonaktifan NIK akan repot mengurus administrasi kependudukan. Apalagi hal ini bisa memunculkan adanya oknum dari pengurusan dokumen tersebut.
"Bagi saya, itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi, jangan merepotkan orang lah," kata Ahok di akun media sosialnya.
Rematch Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta diibaratkan seperti pertarungan di ring tinju antara Evander Holyfield lawan Mike Tyson.
Anies Baswedan unggul jauh dari dua pesaingnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 dalam survei Indikator Politik Indonesia.
PDI Perjuangan merespons peluang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menjadi lawan Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur Pilgub DKI Jakarta 2024.
Pak Ahok dan Pak Anies kalau dipertandingkan sepak bola, itu semacam El Clasico. Bukan sekedar rematch tetapi El Clasico. Ditunggu-tunggu banyak orang.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menjawab tingginya elektabilitas Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) Purnama di Pilgub DKI Jakarta
PKB memprediksi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 hanya diikuti dua pasangan calon (paslon). PKB menunggu survei pamungkas untuk mengumumkan rekomendasi kepada Anies Baswedan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved