Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belum mengetahui rencana Komnas HAM memfasilitasi mediasi antara warga eks Kampung Bayam dengan Pemprov DKI untuk penyelesaian polemik penghunian Kampung Susun Bayam (KSB).
Namun, jika nantinya undangan tersebut datang dari Komnas HAM, ia akan menyerahkan mediasi tersebut kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Heru beralasan, KSB dan Jakarta International Stadium (JIS) kini sudah sepenuhnya dikelola oleh Jakpro.
"Belum tahu. Tapi ya silahkan. Itu tanahnya Jakpro," kata Heru di Balai Kota, Selasa (20/2).
Baca juga : Polemik Kampung Bayam, Heru Pilih Bangun Rusun Baru
Sementara itu, Komnas HAM berencana akan memediasi warga Kampung Bayam dengan Pemprov DKI dan JakPro. Mediasi dijadwalkan awal bulan depan.
"Betul, sudah masuk ke mediasi. Rencana awal Maret akan kita undang Pemrov DKI dan Jakpro untuk menyelesaikan masalah ini," kata Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo saat dihubungi, Selasa (20/2).
Prabianto mengatakan Komnas HAM menerima aduan dari sejumlah kelompok warga. Namun, aduan yang sedang ditangani ialah aduan yang ditangani oleh LBH Jakarta.
Baca juga : Heru Sebut Warga Kampung Bayam Akhirnya Mau Direlokasi
Mereka meminta kepastian agar bisa tinggal di KSB yang sudah dibangun di kawasan JIS itu.
"Ada beberapa kelompok yang mengadu ke Komnas HAM. Kami tangani yang diadukan oleh LBH Jakarta," jelasnya.
Seperti diketahui, polemik Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara (Jakut) masih berlangsung. Terkini, warga eks Kampung Bayam menolak rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk pindah ke rusun baru. Rusun tersebut rencananya dibangun pada 2025. (Z-4)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
BABAK baru polemik warga eks kampung bayam saat ini menunggu agenda mediasi yang akan diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 1 Juni 2024.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan berkomentar banyak terkait polemik warga eks Kampung Bayam yang melaporkan dirinya ke Ombudsman beberapa waktu lalu
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dilaporkan warga eks Kampung Bayam ke Ombudsman karena tidak merespon ajakan untuk berdiskusi soal Kampung Susun Bayam (KSB).
KETUA Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon menyebut pernyataan yang dilontarkan Sekda DKI terkait dirinya memiliki rumah dan dua kendaraan roda empat adalah fitnah.
UNTUK segera menyelesaikan polemik penghunian Kampung Susun Bayam (KSB), warga eks Kampung Bayam akan melayangkan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved