Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT kebijakan publik dari Universitas Indonesia Roy Valiant Salomo menilai akan terjadi ketidakjelasan sistem bila Jakarta dijadikan provinsi administratif dengan penunjukan gubernur dan wakil gubernur secara langsung. Terlebih lagi, masih akan ada sistem legislatif di mana terdapat DPRD yang menjadi pengawas jalannya roda pemerintahan di Jakarta.
Namun, jika gubernur dan wakil gubernur ditunjuk langsung oleh presiden, Roy berpendapat mereka tidak perlu lagi bertanggung jawab kepada DPRD DKI melainkan harus bertanggung jawab kepada presiden.
"Jakarta tidak juga akan dijadikan kota administratif karena masih punya DPRD. Lah, kan jadi lucu anggota DPRD-nya dipilih (rakyat), lalu kepala daerahnya tidak, yang ada kepala administratif. Lalu gubernur yang diangkat harus bertanggung jawab ke siapa, tentu ke presiden yang mengangkat dan bukan kepada rakyat. Ini sistem nggak jelas," kata Roy saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (6/12).
Baca juga : Fraksi PKS Jelaskan Alasan Penolakan RUU DKJ
Daripada meributkan sistem kepemimpinan di Jakarta, Roy berpendapat pemerintah pusat dan DPR RI sebaiknya memastikan konsep yang akan diterapkan di Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota telah matang dan komprehensif. Ia mendorong agar pemerintah pusat dan DPR RI dapat berpikir jauh ke depan serta strategis dalam menetapkan konsep bagi Jakarta sebelum menentukan ketentuan teknisnya.
Baca juga : Polemik Penunjukan Gubernur di RUU DKJ, Istana: Itu Inisiatif DPR
"Saya pikir yang paling penting harus dirumuskan adalah keistimewaan apa yang hendak diberikan kepada Jakarta. Keistimewaan dalam konteks sejarah saja, karena pernah menjadi Ibu Kota Negara, atau ada keistimewaan lain yang hendak dibangun atau difungsikan karena berbagai keunggulan atau potensi yang memang sudah ada di Jakarta," jelasnya.
Di samping itu, saat ini Jakarta sudah menjadi kota bisnis dan ekonomi di Indonesia. Namun, kota bisnis di Indonesia bukan hanya Jakarta tetapi juga ada kota lain seperti Surabaya dan Bandung. Oleh sebab itu, Roy mendorong agar pengertian kota pusat bisnis dan ekonomi bagi Jakarta harus lebih spesifik agar kemajuan dan perkembangan Jakarta setelah tak lagi jadi ibukota dapat lebih optimal.
"Mungkin lebih pas menjadi pusat bisnis dan perdagangan karena ada banyak kegiatan ekonomi yang besar di luar Jakarta kan, misalnya di sekitar Bandung, Surabaya dan kota besar lainnya. Jadi kata ‘pusat’ itu juga harus hati-hati dimaknainya. Kalau pusat perdagangan saham (keuangan) masih mungkin seperti New York," tandasnya. (Z-8)
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Ismail, memberikan dorongan kuat terhadap peningkatan penggunaan transportasi massal di Jakarta
Pembatasan kendaraan pirbadi dinilai belum cukup mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Diperlukan langkah-langkah progresif lainnya.
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa presiden terpilih akan diambil sumpahnya di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selama ini objek wisata yang selalu menjadi favorit wisatawan berada di kawasan utara Kabupaten Cianjur.
Diusulkannya Zita jadi cawagub DKI murni aspirasi dari kader, simpatisan, dan jaringan partai di Jakarta.
Meski banyak nama dari partai lain, dia mengatakan PAN akan konsisten menawarkan nama Zita uAnjani ntuk menjadi calon wakil gubernur Jakarta.
Pada tahun 2022 dan 2023, Jatim mendapat penghargaan sebagai provinsi terinovatif dalam ajang nasional Innovative Government Award yang diselenggarakan Kemendagri.
Warganet ramai-ramai menolak RUU DKJ lantaran bisa menghapus hak pilih warga Jakarta dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.
Anies secara khusus menyebut nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved