Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Komisi E DPRD DKI Johnny Simanjuntak mendesak Pemprov DKI Jakarta agar segera membayar upah bagi guru agama honorer. Pasalnya ada guru honorer yang dibayar dari sumbangan wali murid.
"Ada yang tidak dibayar honornya dan mendapat saweran dari orangtua murid, hingga hanya dibayar Rp300 ribu," kata Johnny saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/11).
Johnny menjelaskan data tersebut ia dapatakan dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (Forgupaki). Menurut data yang ia dapat, ada sebanyak 40 tenaga pendidikan yang tidak mendapat upah layak.
Baca juga: Jakarta Siapkan Dana Cadangan Untuk Bayar Selisih Gaji PJLP 2024
Sebanyak 40 tenaga pendidikan itu tersebar di sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat.
Dalam data yang dibagikan, para guru tersebut ada yang dibayar melalui sumbangan dari orangtua murid, Rp300 ribu, hingga Rp2,5 juta.
Baca juga: Kekurangan Gaji PJLP Dibayar Pemprov Secara Cicil Sejak 10 November
"Bahkan, ada bayarannya Rp50 ribu per jam seminggu hanya diperbolehkan empat jam mengajar dan ekstrakurikuler dibayar Rp150 ribu sesuai jumlah kedatangan permintaan sekolah," tambahnya.
Adapun menurut informasi yang didapatkan dari Forgupaki guru honorer ada yang berpenghasilan paling rendah hanya dibayar Rp300 ribu dan tertinggi hanya Rp2,5 juta/bulan. (Z-10)
Wapres Ma'ruf Amin jamin dana pekerja di Tapera akan aman
Upah pekerja saat ini masih jauh dari angka layak sehingga jika harus dipotong 2,5 % maka pkerja akan semakin miskin dan tidak bisa memenuhi biaya hidup.
Tidak ada jaminan gaji karyawan swasta yang dipotong sebesar 3% yang dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja bisa mendapatkan rumah.
Aturan sanksi itu dapat dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013
Inflasi adalah situasi di mana harga produk meningkat karena daya beli menurun dan nilai mata uang rendah. Cari tahu cara mengatasinya di sini.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai pengupahan di DKI Jakarta masih belum sesuai dengan kondisi kehidupan yang sebenarnya terjadi. Idealnya, gaji di Jakarta ada Rp7 juta per bulan.
Merespon polemik tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang masih bergulir, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku akan mencarikan solusi terbaik.
Guru-guru swasta dan honorer atau Non ASN cemas. Tapera rencananya bukan hanya menyasar ASN namun juga pekerja swasta dan pekerja yang dikategorikan pekerja mandiri.
DPR berencana memanggil pemerintah terkait rencana pemotongan gaji atau penghasilan pekerja Indonesia untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan LBH Pers berharap Perpres Publishers Rights ini dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi dan penuh akuntabilitas.
Buruh menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Citapker). Mereka menuntut pemerintah untuk merevisi nominal Upah Minimum Provinsi (UMP) se-Indonesia
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan akan bersikap terhadap Undang-Undang Cipta Kerja jika terpilih di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved